JAYAPURA — KCU Jayapura menaungi jaringan Kantor Cabang Pembantu di seluruh wilayah Provinsi Papua (kecuali Biak) dan Provinsi Papua Pegunungan. Untuk titik-titik yang belum memiliki kantor fisik resmi, Pos Indonesia membuka skema kemitraan LPU yang menugaskan mitra lokal melayani kebutuhan pos masyarakat setempat.
Sembilan LPU yang beroperasi aktif itu melayani warga di Arso (Kabupaten Keerom), Muara Tami (Kota Jayapura), Demta, Lereh, Genyem, Depapre (Kabupaten Jayapura), Yahukimo dan Pegunungan Bintang (Papua Pegunungan), serta Kabupaten Sarmi.
Executive General Manager PT Pos Indonesia KCU Jayapura Yudi Bayu Wardhana menyebut kehadiran sembilan LPU sangat membantu masyarakat pelosok memanfaatkan layanan pos. Cakupannya mulai dari pengiriman surat dan paket hingga transaksi keuangan harian.
"Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah agar layanan dasar masyarakat di bidang pos dan logistik dapat diakses secara merata dan terjangkau," kata Yudi, Rabu, 21 Oktober 2026.
Pos Indonesia memetakan dan mengusulkan daftar kabupaten serta kecamatan yang belum memiliki akses logistik kepada pemerintah setiap tahun. Sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengarahkan perluasan layanan ke daerah yang belum tersentuh infrastruktur logistik dan jasa keuangan standar.
Meski jangkauan LPU sudah hadir di mayoritas wilayah Papua dan Papua Pegunungan, penetrasi ke sejumlah daerah terisolir masih diperjuangkan. Yudi menyebut kondisi medan yang berat dan keterbatasan moda transportasi menuju distrik atau pedalaman sebagai penghambat utama.
Kendala itu berimbas pada tingginya biaya operasional. Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk sangat rendah atau dinamika keamanan tertentu juga membuat aktivitas ekonomi dan lalu lintas barang cenderung sepi.
"Sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam menjaga keberlanjutan operasional mitra," kata Yudi.
Jaringan telekomunikasi atau internet yang belum merata menambah tantangan tersendiri. Perluasan jaringan LPU ke titik-titik terisolir bergantung pada kesiapan mitra lokal dan dukungan infrastruktur dasar di wilayah 3T.