PAPUA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral menembus Rp165 triliun pada 2026. Target itu sekitar Rp29 triliun di atas patokan APBN 2026 sebesar Rp136,18 triliun, atau naik dari target awal Rp137 triliun yang disebut Bahlil. Hingga September 2026, PNBP sektor ESDM sudah terkumpul Rp127,71 triliun atau 93,78 persen dari target APBN.
Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat Menteri ESDM, menyampaikan target tersebut dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Jumat. Menurut dia, penguatan penerimaan, hilirisasi, dan optimalisasi sektor energi menjadi tiga jalur utama untuk mengejar angka itu. "Saya menargetkan PNBP kita, dari target Rp137 triliun, harus bisa mencapai Rp165 triliun," ujar Bahlil.
Dengan tiga bulan tersisa sebelum tahun anggaran berakhir, posisi penerimaan sektor ESDM sudah berada di jalur yang relatif aman. Realisasi Rp127,71 triliun per September 2026 setara 93,78 persen dari target APBN. Artinya, sisa pekerjaan hanya menutup sekitar 6 persen dari target sebelum Desember.
Pemerintah sengaja memperlambat laju produksi batu bara pada 2026. Produksi tahun ini ditata lebih rendah dibandingkan 2025 yang tercatat lebih dari 800 juta ton. Kebijakan itu biasanya berisiko menekan penerimaan negara dari royalti.
Namun PNBP sumber daya alam dari batu bara tetap terkumpul 92,02 persen dari target APBN hingga September 2026. Bahlil menyoroti hal itu sebagai bukti penerimaan negara tetap terjaga meski volume produksi dikurangi. Angka ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga harga dan cadangan tanpa mengorbankan kas negara.
Sektor hulu migas ikut menopang. Pada 2025, produksi siap jual atau lifting minyak mencapai sekitar 605,9 ribu barel per hari dan melampaui target. Pencapaian itu menjadi yang pertama dalam sepuluh tahun terakhir.
Angka tersebut sekaligus membalikkan tren penurunan produksi yang berlangsung selama satu dekade. Bagi industri migas nasional, ini menandai titik balik setelah bertahun-tahun menghadapi penuaan lapangan dan minimnya temuan cadangan baru.
Di sektor hilir, lima dari 14 fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) terintegrasi telah selesai dibangun. Nilai investasi yang masuk mencapai 7,8 miliar dolar AS. Pemerintah kini mendorong pengembangan industri prekursor, katoda, hingga baterai.
Langkah itu diarahkan agar nilai tambah sumber daya mineral dinikmati di dalam negeri, bukan diekspor dalam bentuk bahan mentah. Bahlil juga ingin menjadikan nikel Indonesia sebagai bagian penting dari rantai pasok industri hijau dunia melalui pembangunan fasilitas industri domestik.
Meski mendorong hilirisasi, Bahlil menegaskan kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, reklamasi lahan, dan keselamatan kerja. Secara keseluruhan, investasi sektor ESDM pada 2025 mencapai 31,97 miliar dolar AS.
Bahlil meminta seluruh jajaran sektor ESDM bekerja dengan jujur, berani mengambil keputusan, dan menuntaskan setiap target yang ditetapkan. Ia mengingatkan agar program tidak berhenti pada perencanaan atau pencapaian administratif, tetapi diwujudkan lewat hasil nyata.
"Capaian ini adalah fondasi, bukan garis akhir," ujar Bahlil. Dengan realisasi yang sudah mendekati target APBN dan target internal yang lebih tinggi, sisa 2026 akan menjadi ujian apakah lonjakan PNBP ESDM bisa bertahan di tengah kebijakan pengetatan produksi batu bara.