JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat sedikitnya 15 kampung nelayan sedang dibangun di wilayahnya, yakni enam unit di Kabupaten Nabire dan sembilan unit di Kabupaten Mimika. Deinas Geley menyampaikan hal itu usai audiensi bersama jajaran Kementerian Kelautan, dengan penekanan bahwa pembangunan tidak boleh berjalan tanpa keterlibatan warga asli Papua.
Geley menyebut Kementerian Kelautan berencana menambah jumlah kampung nelayan. Namun ia meminta penambahan itu tetap mengikuti prinsip pemberdayaan warga lokal di lokasi proyek.
Jika pemenang tender pembangunan kampung nelayan berasal dari pengusaha nusantara di Jakarta, Geley meminta perusahaan itu berkolaborasi dengan pengusaha asli Papua di daerah. Salah satu caranya lewat pemberian subkontrak pekerjaan.
"Harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal asli Papua, misalnya subkontraknya diberikan kepada pengusaha lokal. Misalnya proyeknya di Nabire yang kerjakan orang Nabire," kata Geley.
Ia menilai pola itu mencegah dana dari pusat berputar hanya di kalangan pengusaha ibu kota. Menurut Geley, proyek di setiap daerah sebaiknya dikerjakan oleh orang dari daerah tersebut.
Geley menegaskan orang Papua harus ambil bagian dalam membangun negerinya sendiri. Pemerintah daerah, katanya, hanya melobi dan mengusulkan, sementara pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada anak asli Papua.
"Yang bisa membangun Tanah Papua adalah anak Papua sendiri. Ini saya sudah sampaikan kepada Dirjen saat pertemuan dan kementerian merespons dengan baik," ucapnya.
Dalam pertemuan yang sama, Pemprov Papua Tengah mengusulkan pembangunan cold storage atau tempat penyimpanan berpendingin di Kabupaten Mimika dan Nabire. Kementerian Kelautan menyatakan akan menjawab usulan itu pada 2027.
Geley menyebut fasilitas pendingin menjadi prioritas utama agar nelayan bisa menyimpan hasil tangkapan lebih lama. Dengan begitu, uang berputar di masyarakat nelayan, bukan hanya di pedagang pengepul.
Untuk Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Dogiyai, pemprov mengusulkan pelabuhan kecil serta tempat penampungan ikan. Usulan itu muncul karena kawasan tersebut memiliki Danau Tigi dan Tage dengan potensi ikan air tawar.
Wilayah Pegunungan Tengah juga masuk daftar usulan. Untuk Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, pemprov meminta setiap kampung dibangun kolam seluas 1.000 meter persegi agar warga bisa memelihara ikan air tawar.
"Kementerian pun merespons usulan itu," kata Geley.
Geley menyampaikan audiensi ke Kementerian Kelautan dan Kementerian Kesehatan merupakan penugasan Gubernur Papua Tengah Nawipa. Menurut dia, sebagian usulan sudah dijawab dan kini menunggu realisasi pada 2027.
Ia menyebut sebagian kendala daerah sudah disampaikan ke pusat. Sebagian pekerjaan juga telah dikerjakan pemprov, tetapi tetap membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah pusat agar berkesinambungan.
"Pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat," ujarnya.