Filep Wamafma Dukung Kebebasan Berekspresi Dandhy Laksono, Tolak Pemidanaan Karya Dokumenter Pesta Babi

Penulis: Reza Maulana  •  Selasa, 03 November 2026 | 18:46:31 WIB
Anggota DPD RI Filep Wamafma menyampaikan dukungan terhadap kebebasan berekspresi dalam pernyataan resminya, Selasa (3/11/2026).

MANOKWARI — Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan dukungan terhadap pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai soal kebebasan berekspresi. Menurut Filep, konten dalam karya dokumenter Dandhy Laksono harus dipahami sebagai potret fenomena sosial dan realitas yang dirasakan masyarakat adat Papua.

Karya Dokumenter Dinilai Layak Jadi Bahan Refleksi, Bukan Pidana

Filep menegaskan bahwa karya Dandhy bukan sekadar ekspresi pribadi pembuat film. Karya itu mengangkat fenomena dan fakta sosial yang selama ini dirasakan masyarakat adat Papua.

"Karya Dandhy Laksono bukan semata-mata ekspresi pribadi seorang pembuat film, melainkan mengangkat fenomena dan fakta sosial yang selama ini dirasakan oleh masyarakat adat Papua. Karena itu, karya tersebut justru layak menjadi bahan refleksi, evaluasi dan dialog, bukan langsung membawanya ke ranah pemidanaan," tegas Filep, Selasa (3/11/2026).

Ia menilai pemidanaan terhadap seseorang yang mengangkat pengalaman masyarakat adat berpotensi menimbulkan kesan bahwa suara masyarakat adat Papua sedang dihukum.

"Kalau Dandhy Laksono dihukum hanya karena menyampaikan kenyataan yang dialami masyarakat adat Papua, maka secara moral hal itu sama saja dengan menghukum suara masyarakat adat Papua. Sebab, hal yang disampaikan bukan sekadar cerita seorang sutradara, melainkan persoalan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat adat," ujarnya.

Hak Konstitusional Masyarakat Adat Papua Jadi Dasar Penolakan

Filep merujuk pada jaminan konstitusi bagi masyarakat adat Papua untuk menyampaikan pengalaman, mempertahankan identitas budaya, memperjuangkan tanah ulayat, dan memperoleh perlindungan hak tradisional. Pengakuan itu tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi, lanjutnya, dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Karena itu, penegakan hukum diminta tetap sejalan dengan hak kebebasan berekspresi secara proporsional, terutama saat sebuah karya mengangkat persoalan masyarakat adat dan kepentingan publik.

"Atas nama penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, kami menolak pemberian sanksi pidana kepada siapa pun semata-mata karena keberpihakannya dalam memperjuangkan hak masyarakat adat, termasuk Dandhy Laksono. Karena membela masyarakat adat bukanlah kejahatan, mengungkap persoalan sosial bukanlah kejahatan," tegasnya.

Kebebasan Berekspresi Tetap Harus Hormati Hak Privasi

Filep mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tetap harus menghormati hak orang lain, termasuk hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Jika ada keberatan terhadap isi dokumenter, penyelesaiannya harus didasarkan pada pemeriksaan yang objektif, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum.

Ia juga meminta aparat penegak hukum mencermati perbedaan antara kritik sosial, karya jurnalistik atau dokumenter, dan dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur hukum.

"Hukum harus mengemban tujuan keadilan, melindungi hak asasi manusia, memperlakukan semua orang setara, penegakan hukum harus mampu membedakan antara orang yang memperjuangkan kebenaran sosial dan orang yang benar-benar melakukan tindak pidana," lanjutnya.

Pansus Papua Soroti Perlindungan Hak Ulayat dan Dugaan Pelanggaran HAM

Sebagai Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep menyebut berbagai persoalan masyarakat adat, perlindungan hak ulayat, konflik sosial, dan dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua memerlukan penyelesaian substantif. Jalur yang ditempuh adalah dialog, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kebijakan negara yang berkeadilan.

"Papua bukan tanah kosong. Di atas tanah Papua ada masyarakat adat, sejarah, budaya, dan hak-hak yang harus dihormati. Biarkan kebebasan berekspresi berjalan secara konstitusional, termasuk berbicara tentang persoalan Papua. Dengarkan substansi persoalannya dan carilah penyelesaian yang adil," tegas Filep.

Ia menutup dengan mengingatkan bahwa negara demokratis harus memberi ruang bagi kritik dan karya intelektual, termasuk yang mengungkap persoalan krusial.

"Kebenaran tidak akan kiamat hanya karena disampaikan melalui sebuah film dokumenter. Pemerintah harus hadir melindungi hak masyarakat adat, dan memastikan tidak ada intimidasi terhadap ruang demokrasi," pungkasnya.

Reporter: Reza Maulana
Sumber: jagatpapua.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top