PAPUA — Ketahanan pangan Indonesia masih menghadapi tekanan berat dari rantai pasok yang panjang dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Pemerintah dinilai perlu menyusun peta jalan sistemik yang mengintegrasikan hulu-hilir, bukan sekadar menjaga ketersediaan beras di gudang.
Rantai pangan nasional melibatkan banyak pelaku dan regulasi yang saling bertumpuk, dari urusan produksi hingga stabilisasi harga di sisi hilir. Kondisi itu membuat sistem mudah goyah begitu terjadi guncangan di salah satu titik tata pangan.
Kerentanan pangan tidak hanya bersifat fisik, seperti bahan baku mudah busuk dan rusak. Ada pula kerentanan intangible berupa volatilitas harga yang dipicu perubahan iklim, guncangan pandemi, hingga konflik geopolitik yang saling berpengaruh.
Sistem pangan Indonesia digambarkan sebagai labirin panjang dan rumit. Banyak stakeholder terlibat dalam alur logistik pangan, dengan rentang dan distribusi kewenangan yang kompleks sehingga rawan tumpang tindih.
Ketika satu spot tata pangan terganggu, sistem yang terfragmentasi langsung gagap. Rantai logistik yang panjang belum terkoordinasi secara padu, terintegrasi, dan terorkestrasi dengan baik.
Paradigma pembangunan pangan juga dinilai masih berpijak pada konsep ketahanan pangan lama yang berfokus pada ketersediaan, distribusi, dan akses. Padahal FAO telah menegaskan pentingnya pendekatan berbasis sistem atau system-based approach.
Sistem pangan yang utuh harus mengintegrasikan tiga komponen utama. Mengacu HLPE 2020, ketiganya mencakup lingkungan strategis, rantai pasok, serta hasil akhir yang mencakup status gizi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian alam.
Komitmen transformasi sistem pangan sebenarnya sudah digaungkan dalam UN Food Systems Summit 2021 dan diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 melalui Agriculture Working Group. Pemerintah juga membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) lewat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Namun kehadiran Bapanas dinilai belum cukup tanpa tata kelola sistem pangan yang memiliki landasan hukum kuat dan adaptif.
Untuk mengubah kerentanan menjadi resilien, Indonesia membutuhkan perumusan kebijakan tata kelola sistem pangan yang konkret. Berdasarkan prinsip good food system governance, ada tiga pokok aksi yang dapat dieksekusi pemerintah.
Pertama, menyusun peta jalan bersifat sistemik dan komprehensif. Indonesia perlu peta jalan jangka panjang yang memetakan masalah pangan menyeluruh dari hulu ke hilir.
Masalahnya kompleks: gejolak pasokan dan harga, persoalan logistik dan infrastruktur, tingginya food loss and waste, isu regenerasi dan kesejahteraan petani, hingga masalah gizi seperti stunting, wasting, overweight, dan kualitas konsumsi pangan harian yang rendah. Peta jalan harus memuat identifikasi akar masalah, target terukur, dan strategi penyelesaian holistik.
Kedua, mengembangkan sistem adaptif terhadap ketidakpastian perubahan dan tekanan. Dunia pangan saat ini penuh ketidakpastian iklim dan geopolitik, sehingga peta jalan ketahanan pangan tidak boleh kaku.
Pemerintah perlu menyusun skenario berlapis, mulai dari skenario optimistis, normal, hingga pesimistis. Setiap skenario wajib dilengkapi langkah mitigasi dan alokasi sumber daya yang jelas agar kebijakan tidak reaktif saat guncangan datang.
Bagi pelaku usaha di sektor pangan, fragmentasi kewenangan berarti biaya kepatuhan dan ketidakpastian pasokan yang lebih tinggi. Integrasi regulasi lintas instansi akan memangkas waktu distribusi dan menekan risiko kerugian akibat fluktuasi harga.
Bagi konsumen, daya resiliensi sistem pangan menentukan seberapa jauh harga bahan pokok terguncang saat terjadi krisis. Selama tata kelola belum padu, risiko lonjakan harga dan gangguan pasokan tetap membayangi pengeluaran rumah tangga.