Kejagung Bongkar Dugaan Suap Tambang Nikel Sultra ke Pejabat

Penulis: Udin Syamsul  •  Minggu, 08 November 2026 | 08:05:31 WIB
Penyidik Kejagung menelusuri dugaan suap dalam tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

PAPUA — Kejaksaan Agung mengusut dugaan suap dalam tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025, yang melibatkan sejumlah perusahaan dan diduga mengalir ke oknum penyelenggara negara. Kasus ini mencuat setelah penyidik menelusuri peran Arif Kurniawan (AK) dalam jaringan tambang nikel ilegal di wilayah tersebut. Penyelidikan menyasar praktik suap yang diduga mempermudah perizinan hingga penjualan hasil tambang.

Paragraf pembuka: Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkap bahwa dugaan suap dalam tata kelola nikel Sulawesi Tenggara itu diberikan agar perusahaan tambang mendapat kemudahan administrasi. Menurut dia, praktik tersebut menyentuh sejumlah tahapan, mulai dari pengurusan izin, proses produksi, sampai tata niaga penjualan nikel. Penyelidikan kini diarahkan pada kewenangan pejabat yang menerbitkan perizinan dan mengawasi distribusi komoditas tersebut.

Modus Suap di Balik Perizinan Tambang

Saiful menyebut perusahaan-perusahaan yang terlibat memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara untuk melancarkan segala proses administrasi. Pemberian itu, kata dia, berkaitan langsung dengan kewenangan pejabat dalam menerbitkan izin tambang hingga mengawasi distribusi nikel.

"Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," ucap Saiful Bahri, dikutip Minggu (8/11/2026).

Pernyataan itu menegaskan bahwa dugaan korupsi tidak berhenti pada satu titik. Penyidik menelusuri keterkaitan antara pemberian izin, aktivitas produksi, dan penjualan nikel sebagai satu rangkaian yang diduga dibanjiri suap.

Peran Arif Kurniawan dan Jaringan Tambang Ilegal

Kasus ini diduga berkaitan dengan sosok Arif Kurniawan (AK) serta aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal. Nama AK mencuat dalam penyelidikan yang juga menyasar sejumlah lokasi di Jakarta, termasuk melalui penggeledahan yang dilakukan penyidik.

Kejagung sebelumnya menangkap tersangka kelima dalam kasus korupsi nikel ini. Penangkapan itu memperlihatkan bahwa penyidikan bergerak ke arah pemetaan peran masing-masing pihak, baik dari sisi perusahaan maupun penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian.

Kewenangan Pejabat Jadi Fokus Penyidikan

Saiful menjelaskan, dugaan pemberian suap berkaitan erat dengan kewenangan pejabat dalam menerbitkan perizinan tambang hingga mengawasi distribusi nikel. Karena itu, penyidik menelusuri proses-proses yang melibatkan penyelenggara negara, mulai dari pemberian izin, produksi, hingga penjualan.

"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," katanya.

Rentang waktu 2013-2025 menunjukkan penyidikan mencakup periode panjang tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Wilayah itu memang menjadi salah satu pusat produksi nikel nasional, sehingga tata kelola perizinannya menjadi sorotan.

Penutup: Pengusutan kasus ini menjadi ujian bagi penataan tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara, terutama karena menyangkut kewenangan pejabat dalam menerbitkan izin. Bagi pelaku industri, penyidikan Kejagung menjadi sinyal bahwa proses perizinan dan tata niaga tambang bakal diawasi lebih ketat.

Reporter: Udin Syamsul
Sumber: inews.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top