JAYAPURA — Laporan yang dirilis ULMWP terdiri dari ringkasan eksekutif 21 halaman dan dokumen lengkap 206 halaman. Sekretaris eksekutif ULMWP, Markus Haluk, menyebut situasi di West Papua belum membaik dan menggambarkan penderitaan warga akibat konflik bersenjata.
”Kabar dari tanah air kita, West Papua, masih jauh dari kata baik. Rumah kita sedang dibakar, tanah kita sedang berdarah, dan rakyat kita menangis pilu. Di atas penderitaan itu, penguasa masih menjadikan senjata dan buldozer sebagai satu-satunya jawaban,” ujar Markus Haluk.
Dokumen itu disusun dalam enam bagian. Bagian pertama membahas pelanggaran hak sipil-politik bangsa Papua. Bagian kedua mengulas militerisasi Indonesia di West Papua yang dinilai tidak proporsional.
Bagian ketiga membahas rekonsiliasi dan persatuan internal ULMWP. Bagian keempat memuat suara para pemimpin Pasifik terkait konflik di West Papua, sedangkan bagian kelima berisi tanggapan pemerintah Indonesia. Bagian keenam memuat rekomendasi.
Dalam laporannya, ULMWP menuding pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto masih mempraktikkan kebijakan militerisme dan rasisme sistemik yang disebut berlangsung sejak 1963 hingga 2026.
Rekomendasi pertama ULMWP adalah penghentian pendekatan militeristik dan keamanan. ULMWP menilai pendekatan itu tak efektif menyelesaikan akar konflik dan justru memperparah krisis kemanusiaan.
ULMWP meminta evaluasi menyeluruh serta penghentian operasi militer di wilayah konflik, yakni Puncak, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Dogiyai, Puncak Papua, dan Maybrat. Mereka juga menolak penambahan personel, pembentukan batalyon, Kodim, Kodam baru, serta pengembangan struktur kepolisian baru di Tanah Papua.
Rekomendasi kedua menempatkan perlindungan warga sipil sebagai prioritas mutlak. ULMWP menegaskan segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik oleh aktor negara maupun non-negara, merupakan pelanggaran serius terhadap HAM dan hukum humaniter.
ULMWP menyoroti suara para pemimpin Melanesia dan Pasifik di forum regional serta Sidang Umum PBB ke-81. Menurut laporan itu, para pemimpin Pasifik, dipimpin PM Papua Nugini dan Fiji, terus menyerukan agar Indonesia membuka ruang kunjungan Dewan HAM PBB.
ULMWP menilai pemerintah Indonesia merespons seruan itu dengan menyangkal kenyataan di lapangan. Tudingan tersebut dibantah pemerintah Indonesia yang selama ini menegaskan situasi di Papua berada dalam kerangka NKRI.
Markus Haluk menutup pernyataannya dengan seruan persatuan bagi bangsa Papua. ”Mari kita bergerak bersama, sehati dan selangkah, untuk menghentikan ini dan menyelamatkan bangsa Papua,” ujarnya.