FH Uncen Gelar Seminar Nasional KUHP di Jayapura, Hadirkan Wamenkumham Edward Hiariej dan 3 Pakar Hukum Pidana

Penulis: Udin Syamsul  •  Kamis, 12 November 2026 | 10:31:31 WIB
Wakil Menteri Hukum RI Edward Hiariej hadir sebagai pembicara dalam Seminar Nasional KUHP di Jayapura.

JAYAPURA — Seminar bertema "Perkembangan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional: Implementasi dan Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia" itu juga menghadirkan tiga narasumber lain. Yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Prof. Dr. Pujiyono, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Prof. Dr. Topo Santoso, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua Asmadi.

Kegiatan dipandu Dosen Hukum Pidana FH Uncen yang juga Wakil Rektor IV Universitas Cenderawasih, Dr. Basis Rohrohmana, selaku moderator.

Momentum Setelah KUHP Nasional Berlaku 2 Januari 2026

Ketua Panitia Seminar Nasional, Dian Rahadian, menyebut pemilihan tema berangkat dari momentum pemberlakuan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan regulasi itu dinilai alasan penting untuk mempertemukan akademisi, praktisi, dan tenaga hukum dalam satu forum ilmiah.

Seminar digelar selama satu hari dan menjadi kesempatan bagi berbagai kalangan berbagi pengetahuan, pengalaman, sekaligus mendiskusikan persoalan yang berpotensi muncul dalam implementasi KUHP Nasional.

"Kami memandang saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mempertemukan para akademisi, praktisi, dan tenaga hukum dalam satu forum, khususnya di Kota Jayapura, guna berbagi pengetahuan, pengalaman, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam penerapan KUHP Nasional," ujar Dian dalam laporannya.

Implikasi Normatif dan Aplikatif di Meja Penegak Hukum

Basis Rohrohmana menjelaskan, pemberlakuan KUHP Nasional menjadi tonggak penting pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan tidak hanya menyangkut pergantian regulasi, tetapi membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek sistem hukum pidana nasional.

Pada tataran normatif, perubahan berkaitan dengan asas-asas hukum pidana, substansi pengaturan, doktrin, dogmatik, teori, hingga konsep-konsep hukum pidana yang menjadi landasan sistem hukum nasional. Sementara pada tataran aplikatif, penerapan KUHP Nasional berpengaruh terhadap praktik penyelenggaraan peradilan pidana.

"Sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai diberlakukan. Regulasi ini menggantikan KUHP lama yang selama ini merupakan warisan kolonial Belanda," ujarnya.

Menurut Basis, pemahaman komprehensif diperlukan dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya akademisi, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum. Peserta seminar diharapkan tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan soal substansi KUHP Nasional, tetapi juga memahami implikasi yang muncul dalam penerapannya.

Harapan Lahirnya Gagasan Progresif untuk Pembaruan Hukum Pidana

Basis berharap forum tersebut melahirkan diskusi, pertukaran gagasan, serta integrasi pemikiran yang positif, konstruktif, dan progresif dalam mendorong pembaruan hukum pidana Indonesia.

"Melalui seminar ini, kita berharap terjadi diskusi dan pertukaran pemikiran yang konstruktif serta progresif dalam rangka mendorong pembaruan hukum pidana Indonesia," katanya.

Atas nama pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Cenderawasih, Basis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Wakil Menteri Hukum RI Edward Hiariej yang telah meluangkan waktu hadir dan memberikan pemikiran. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber, terutama para guru besar hukum pidana dari Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua.

Reporter: Udin Syamsul
Sumber: teraspapua.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top