Gibran Mundur dari Wapres, Berhak Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan Seumur Hidup

Penulis: Sofyan Basri  •  Jumat, 13 November 2026 | 10:51:01 WIB
Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

PAPUA — Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden RI setelah surat pengunduran dirinya diserahkan dan diterima Presiden Prabowo Subianto serta Ketua MPR Ahmad Muzani pada Kamis (12/11). Status berhenti dengan hormat membuka hak pensiun pokok Rp20,16 juta per bulan seumur hidup, plus sejumlah fasilitas negara yang dibiayai APBN.

Dasar hukumnya UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden. Regulasi itu mengatur bahwa pejabat yang berhenti dengan hormat menerima pensiun pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir, dan pembayaran pensiun mulai dicairkan bulan berikutnya setelah pemberhentian ditetapkan.

Perhitungan Rp20,16 Juta Berasal dari Gaji Pokok Tertinggi Pejabat Negara

Angka pensiun Gibran bukan hasil taksiran bebas. Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU 7/1978 menyebut gaji pokok Wapres setara empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wapres.

Acuan nominalnya ada di Pasal 1 poin a PP Nomor 75 Tahun 2000, yang menetapkan gaji pokok tertinggi pejabat negara seperti Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA sebesar Rp5.040.000 per bulan. Empat kali dari angka itu menghasilkan Rp20.160.000.

Pensiun tersebut berlaku seumur hidup. Pasal 10 mengatur pembayaran hanya berhenti jika penerima meninggal dunia, dengan pencairan dihentikan pada akhir bulan keenam setelah wafat, atau jika yang bersangkutan kembali diangkat menjadi Presiden atau Wapres.

Fasilitas Negara yang Menyertai Status Mantan Wapres

Selain uang pensiun bulanan, Pasal 7 dan Pasal 8 UU 7/1978 menjamin sejumlah fasilitas penunjang bagi mantan Wapres yang berhenti dengan hormat:

  • Tunjangan pensiun sesuai peraturan perundang-undangan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri
  • Biaya keperluan rumah tangga, mencakup pemakaian air, listrik, dan telepon
  • Jaminan kesehatan penuh bagi mantan Wapres beserta keluarganya
  • Rumah kediaman layak lengkap dengan perlengkapannya
  • Satu unit kendaraan dinas milik negara beserta pengemudinya

Bagian penjelasan UU menyebut pemberian hak dan fasilitas itu sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa serta pengabdian selama masa jabatan. Dukungan tersebut juga ditujukan untuk menunjang aktivitas kemasyarakatan yang umumnya tetap dijalankan para mantan pemimpin negara meski sudah purnatugas.

Beban APBN dan Skema Pensiun Jika Kembali Menjabat

Pasal 19 UU 7/1978 menegaskan seluruh pembiayaan yang ditetapkan dalam regulasi itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan. Artinya, pensiun dan fasilitas Gibran masuk pos belanja negara, bukan ditanggung lembaga lain.

Ada satu klausul yang perlu dicatat investor dan pembaca anggaran. Jika bekas Wapres diangkat kembali menjadi Presiden atau Wapres lalu berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangan menurut Pasal 6 dan Pasal 7 yang lebih menguntungkan. Ketentuan ini memberi ruang bagi mantan pejabat untuk memilih skema yang nilainya lebih besar.

Dari sisi keuangan negara, kewajiban pensiun pejabat tinggi merupakan belanja mengikat jangka panjang. Nilainya relatif kecil dibanding total belanja APBN, tetapi tetap masuk perhitungan defisit dan kebutuhan pembiayaan tahunan pemerintah.

Reporter: Sofyan Basri
Sumber: cnnindonesia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top