Bank Indonesia dan Empat Provinsi di Tanah Papua Sepakat Perkuat Sinergi Jaga Harga Jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027

Penulis: Reza Maulana  •  Kamis, 19 November 2026 | 08:02:01 WIB
Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen menghadiri High Level Meeting TPID dan TP2DD 2026 di Jayapura.

JAYAPURA — Komitmen tersebut dituangkan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026. Forum di Jayapura itu menghadirkan empat provinsi di Tanah Papua bersama pemerintah kabupaten/kota, sesuatu yang baru pertama kali dilakukan.

Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen menyebut semangat "Satu untuk Papua" sebagai landasan kerja sama. Meski kini berada di provinsi berbeda, seluruh daerah tetap satu keluarga besar di Tanah Papua.

Inflasi Oktober 2026: Papua Selatan Tertinggi 1,12 Persen

Seluruh provinsi di wilayah kerja KPw BI Provinsi Papua mengalami inflasi pada Oktober 2026. Papua Selatan mencatat angka tertinggi 1,12 persen (mtm), disusul Papua Tengah 0,98 persen, Papua Pegunungan 0,77 persen, dan Papua 0,67 persen.

Kenaikan harga komoditas pangan bergejolak seperti cabai rawit dan sayuran menjadi pendorong utama. Ke depan, risiko inflasi yang perlu diwaspadai meliputi peningkatan permintaan menjelang Nataru, dampak El Nino, serta tingginya biaya angkut akibat kenaikan harga avtur.

Strategi 4K dan Penghargaan TPID 2026

KPw BI Provinsi Papua bersama TPID memperkuat strategi 4K: menjaga keterjangkauan harga lewat Gerakan Pangan Murah, ketersediaan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah dan pengembangan kapasitas produksi petani, kelancaran distribusi lewat Fasilitasi Distribusi Pangan, serta komunikasi efektif.

Daerah surplus memasok daerah yang kekurangan, sehingga ketergantungan pada pasokan dari luar Papua dapat dikurangi. Sinergi itu berbuah penghargaan TPID berkinerja terbaik bagi Provinsi Papua dan Kota Jayapura.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Biak Numfor juga menerima penghargaan upaya pengendalian inflasi terbaik.

Pemda Berstatus Digital Naik dari 9 Menjadi 19

Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester I 2026 mencatat jumlah Pemda berstatus Digital di empat provinsi wilayah kerja KPw BI Provinsi Papua naik dari 9 menjadi 19 Pemda. Angka itu setara 58 persen dari 33 TP2DD.

Provinsi Papua mencatatkan indeks ETPD 97,3 persen. TP2DD di wilayah Papua meraih empat penghargaan dalam Championship TP2DD 2026, termasuk Peringkat Kedua TP2DD Provinsi dan Peringkat Kedua TP2DD Kota untuk Kota Jayapura.

Pemerataan digitalisasi masih menjadi tantangan. Pangsa kanal digital pada penerimaan pajak daerah baru 46,53 persen, sementara pembayaran retribusi daerah masih didominasi kanal konvensional melalui teller dengan pangsa 85,22 persen.

Langkah Lanjutan: Sidak Pasar hingga KKI Segmen Pemerintah

Para kepala daerah dan Bank Indonesia menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut forum. Di bidang pengendalian inflasi, kesepakatan meliputi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan sidak pasar menjelang Nataru.

  • Penerbitan produk hukum kepala daerah untuk mitigasi risiko inflasi
  • Pemutakhiran neraca pangan daerah secara berkala sebagai dasar KAD dan FDP
  • Penguatan produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim
  • Perluasan kanal pembayaran digital pada pajak dan retribusi daerah
  • Optimalisasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dan integrasi SIPD dengan e-katalog
  • Perluasan infrastruktur pembayaran digital dengan memperhatikan kondisi geografis Papua

HLM dilanjutkan dengan diskusi panel bersama narasumber dari BPS Provinsi Papua, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

KPw BI Provinsi Papua akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Sasaran akhirnya: inflasi di Tanah Papua tetap terkendali dalam sasaran nasional, sekaligus mempercepat digitalisasi daerah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Reporter: Reza Maulana
Sumber: kilaspapua.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top