PAPUA — Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi 2027 sebesar Rp2.725.000, naik Rp307.505 atau 12,72% dari UMP 2026 senilai Rp2.417.495. Kenaikan dua digit ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY. Bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun, angka itu menjadi acuan upah minimum di seluruh kabupaten/kota provinsi tersebut.
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indriyanti menyampaikan penetapan UMP 2027 mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang beranggotakan serikat pekerja, unsur pengusaha, pemerintah, dan akademisi. Perhitungannya memakai data Kebutuhan Hidup Layak dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan formula yang mencakup upah minimum berjalan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks alfa.
"Kami bisa menyampaikan terkait dengan upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan juga nanti dengan SK gubernur yaitu Rp2.725.000," kata Made di Kepatihan, Kota Yogyakarta, Sabtu (21/11).
Nominal UMP 2027 melompat Rp307.505 dari posisi 2026 sebesar Rp2.417.495. Persentase 12,72% menempatkan kenaikan DIY tahun depan jauh di atas pola penyesuaian upah minimum beberapa tahun terakhir yang umumnya bergerak di kisaran satu digit.
Angka Rp2.725.000 juga menjadi basis baru bagi perusahaan di seluruh lima kabupaten/kota DIY dalam menyusun struktur upah. Pemerintah provinsi menetapkan UMK paling lambat lima hari setelah pengumuman UMP 2027.
Dewan Pengupahan DIY merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi 2027 untuk tiga sektor unggulan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nominalnya berada di atas UMP, meski kenaikannya relatif tipis.
Upah minimum kabupaten/kota berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan bersangkutan. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, acuannya bukan lagi UMP, melainkan struktur dan skala upah yang wajib disusun pengusaha.
Made menegaskan kewajiban penyusunan struktur dan skala upah itu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Artinya, pekerja senior tidak otomatis menerima Rp2.725.000, tetapi mengikuti jenjang upah yang ditetapkan masing-masing perusahaan.
Bagi pengusaha, kenaikan 12,72% menambah beban biaya tenaga kerja pada 2027, terutama di sektor padat karya dan usaha mikro yang belum pulih penuh. Perusahaan perlu menyesuaikan anggaran gaji sekaligus menyiapkan dokumen struktur dan skala upah agar tidak bersinggungan dengan ketentuan ketenagakerjaan.
Bagi pekerja, nominal Rp2.725.000 menjadi jaring pengaman minimum, sementara tambahan penghasilan tetap bergantung pada skala upah dan produktivitas. Sektor perhotelan dan kuliner di DIY mendapat patokan lebih tinggi Rp2.745.000, sejalan dengan dominasi pariwisata di provinsi tersebut.
Penetapan UMK oleh masing-masing kabupaten/kota dalam lima hari ke depan akan menentukan apakah nominal di lapangan bergerak lebih tinggi dari UMP. Selama itu, perusahaan di DIY masih memiliki ruang untuk menghitung dampak kenaikan terhadap proyeksi biaya operasional tahun depan.