Wamendagri Ribka Haluk Pastikan Negara Hadir Tangani Konflik Suku di Papua Pegunungan, Laporan Langsung ke Presiden

WAMENA — Pemerintah pusat memastikan tidak akan tinggal diam melihat konflik suku yang kembali memanas di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa negara hadir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang mengganggu stabilitas masyarakat di daerah tersebut.

“Negara pasti hadir dalam setiap persoalan yang ada di masyarakat secara keseluruhan di Indonesia dan secara khusus di Papua Pegunungan dalam penanganan konflik suku,” kata Ribka di Wamena, Selasa.

Laporan Penanganan Rutin Sampai ke Meja Presiden

Ribka mengungkapkan bahwa perkembangan situasi di Wamena bukan hanya menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri. Setiap hasil penanganan konflik suku di Papua Pegunungan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Kami selalu melaporkan hasil penanganan konflik suku di Papua Pegunungan kepada bapak presiden melalui pak Seskab, di mana diharapkan situasi di daerah dapat kembali pulih dan seluruh aktivitas masyarakat kembali berjalan normal,” ujarnya.

Efisiensi Anggaran, Penanganan Harus Lintas Sektor

Ribka menjelaskan, penyelesaian konflik sosial di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu instansi. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penanganan harus melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Hal ini juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah pusat.

“Sesuai arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk penyelesaian konflik di Wamena harus dilakukan lintas sektor, mengingat adanya efisiensi anggaran sehingga kerja sama perlu untuk dilakukan,” katanya.

Pemerintah Pusat dan Daerah Punya Peran Berbeda

Kerja sama lintas sektor ini, menurut Ribka, bertujuan untuk mempercepat proses rekonsiliasi perdamaian pascaperang suku di Wamena. Dengan pembagian peran yang jelas, pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga bisa fokus pada tugasnya, sementara pemerintah daerah menangani aspek lain di tingkat lokal.

“Tujuan kerja sama lintas sektor supaya dapat terbagi, pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga kerja apa dan pemerintah daerah kerja apa dengan sasaran mengacu kepada sasaran utama supaya proses rekonsiliasi segera tercapai,” ujarnya.

Pernyataan Wamendagri ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya memantau dari jauh, tetapi turun langsung memastikan keamanan dan ketertiban di Wamena segera pulih. Masyarakat diharapkan dapat kembali beraktivitas normal tanpa rasa takut akan konflik horizontal yang berkepanjangan.