Anggota Komite Otsus Papua Paulus Waterpauw: Kemiskinan Ekstrem Akar Konflik, Pembangunan Harus dengan Dialog dan Hati

JAKARTA — Paulus Waterpauw, putra asli Fakfak yang kini duduk di Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, menyampaikan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang selama ini dinilai terlalu berfokus pada angka investasi dan infrastruktur. Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP), merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kemiskinan Ekstrem sebagai Akar Masalah

Paulus menuturkan bahwa kondisi kemiskinan yang parah menjadi pemicu lahirnya berbagai persoalan sosial di Papua. Mulai dari keterbelakangan pendidikan, rendahnya akses kesehatan, pengangguran, hingga potensi gangguan keamanan dan kekerasan bersenjata.

"Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik," ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Dialog Bukan Pemaksaan untuk Proyek Strategis Nasional

Pernyataan ini disampaikan Paulus di tengah berjalannya Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang membuka jutaan hektare kawasan hutan alam di wilayah Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel. Ia menilai, pendekatan dialog menjadi langkah krusial untuk keberlanjutan proyek tersebut.

Menurutnya, setiap polemik dan hambatan yang muncul harus diselesaikan dengan duduk bersama, bukan dengan pemaksaan atau keputusan sepihak. "Komunikasi yang dilakukan dengan pendekatan manusiawi akan membuka ruang pemahaman dan kepercayaan," kata purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini.

Paulus menekankan filosofi komunikasi berulang dengan kesabaran dan empati. "Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Senin (25/5).

Pendekatan dari Kampung, Bukan dari Atas

Paulus yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025 itu mendorong pendekatan bottom-up dalam pembangunan Papua. Ia menilai, aspirasi dari kampung-kampung, desa, distrik, hingga kota harus didengar dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan.

"Pembangunan Papua tidak bisa hanya dirancang dari atas berdasarkan sudut pandang elite atau pemerintah pusat semata," tegasnya. Dengan pendekatan ini, masyarakat Papua akan merasa memiliki pembangunan yang dijalankan, bukan sekadar menjadi penerima kebijakan.

Paulus menambahkan, proyek besar dan investasi nasional baru akan bermakna apabila mampu menghadirkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi OAP. "Membangun Papua harus dengan hati, dialog, dan keberpihakan kepada manusia Papua itu sendiri," pungkasnya.