JAKARTA — Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendesak publik untuk mengalihkan perhatian dari kontroversi seputar tokoh lingkungan Mama Yasinta ke akar persoalan struktural yang melanda Papua. Ia menilai perdebatan soal perubahan dukungan individu hanya akan mengaburkan krisis nyata yang dihadapi masyarakat adat saat ini.
Dampak PSN: Dari Perampasan Tanah hingga 103.000 Jiwa Mengungsi
Filep merinci sejumlah konsekuensi serius dari pelaksanaan PSN yang terus berjalan. Ia menyebut deforestasi sistemik, perampasan tanah masyarakat adat, dan pengungsian yang diperkirakan telah mencapai lebih dari 103.000 jiwa sebagai isu yang jauh lebih mendesak.
“Jangan sampai perhatian masyarakat tersedot pada isu-isu yang bersifat personal atau perubahan sikap seseorang. Yang harus menjadi fokus kita adalah persoalan pokok yang sedang terjadi di Papua hari ini, yaitu deforestasi dalam skala besar, perampasan tanah masyarakat, pengungsian puluhan ribu warga, dan berbagai dampak struktural,” ujar Filep, Minggu (31/5/2026).
Mengapa Warga Kehilangan Akses ke Tanah dan Sumber Daya Alam?
Menurut senator asal Papua Barat itu, di balik narasi optimisme proyek jutaan hektar, terjadi ketimpangan penguasaan lahan yang akut. Masyarakat adat, yang selama ini menggantungkan hidup pada tanah dan sumber daya alam, semakin terpinggirkan.
“Ketika lahan-lahan jatuh ke tangan perusahaan besar, masyarakat kehilangan aset alamnya. Kesejahteraan tidak otomatis tumbuh seiring masuknya investasi karena nilai tambah ekonomi justru keluar dari wilayah. Yang tersisa bagi masyarakat sering kali hanyalah kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup,” ungkap Filep.
Kerentanan Perempuan, Anak, dan Ancaman Keanekaragaman Hayati
Filep juga menyoroti meningkatnya kerentanan perempuan dan anak di tengah krisis pengungsian. Selain itu, masuknya aparat keamanan dalam jumlah besar ke sejumlah wilayah serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati turut menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
“Yang harus dibicarakan adalah soal 103 ribu lebih warga yang hidup dalam kondisi pengungsian, soal perempuan dan anak yang semakin rentan, soal penguasaan lahan dan sumber daya, soal konsep pangan yang tidak mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat lokal, serta sejarah panjang eksploitasi Papua yang seolah tidak pernah berakhir,” tegasnya.
Ia pun meminta seluruh elemen, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, hingga masyarakat adat, untuk terus mengawal isu-isu substansial yang menyangkut masa depan Papua. “Fokus kita harus tetap pada perlindungan masyarakat adat, keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan Papua,” pungkas Filep.
Sebelumnya, polemik mencuat setelah tokoh lingkungan dari Merauke, Mama Yasinta, melaporkan Ketua LBH Merauke Johnny Teddy Wakum ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran data pribadi dalam film dokumenter Pesta Babi yang dinilai sebagai pengalihan isu oleh senator.
