JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan klarifikasi tegas terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan pangan di Papua Selatan. Ia menekankan bahwa program ini murni untuk kepentingan rakyat dan bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan nasional.
“Enam puluh ribu hektare itu tidak ada yang punya BUMN, tidak ada yang punya negara, tidak ada yang punya swasta. Semuanya punya masyarakat setempat. Itu kejam fitnanya kalau dikatakan masyarakat tidak menikmati manfaatnya,” ujar Amran, Kamis (17/4).
Mengapa Pemerintah Membangun Lumbung Pangan di Papua?
Menurut Amran, pengembangan pangan di Papua merupakan jawaban atas tekanan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah. Setiap tahun, populasi bertambah 3,5 juta hingga 4 juta jiwa. Tanpa perluasan lahan pangan, ia memperingatkan risiko krisis pangan di masa depan.
“Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah, pangannya dari mana? Kelaparan tidak? Ini kita bangun untuk keberlanjutan Republik Indonesia,” tegasnya.
Pemerintah tidak hanya fokus pada padi. Komoditas lokal seperti sagu dan ubi yang telah lama menjadi sumber pangan masyarakat Papua juga didorong pengembangannya.
Bantuan untuk Petani: Traktor, Irigasi, dan Benih Gratis
Amran merinci bentuk dukungan pemerintah kepada petani di Papua Selatan. Bantuan yang diberikan meliputi alat dan mesin pertanian modern, benih unggul, pembangunan irigasi, serta pendampingan budidaya secara intensif.
“Dikasih traktor, dikasih irigasi, dikasih benih gratis. Kira-kira salahnya di mana? Padahal kita ingin mereka sejahtera,” kata Amran.
Hasilnya mulai terlihat. Penerapan teknologi pertanian modern mampu meningkatkan produktivitas lahan secara signifikan. Jika sebelumnya petani hanya menanam sekali setahun dengan hasil sekitar 3 ton per hektare, kini panen bisa mencapai 7 ton per hektare dengan frekuensi tanam hingga tiga kali setahun.
135 Kontraktor, Bukan Satu Nama
Mentan juga membantah tudingan yang mengaitkan proyek ini dengan kepentingan satu pihak tertentu. Ia menyebut ada 135 perusahaan kontraktor yang bekerja dalam proyek tersebut.
“Kontraktor yang bekerja ada 135 perusahaan. Kenapa hanya satu nama yang disebut? Jangan fitnah orang. Yang dikerjakan itu adalah proyek negara untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Amran Tantang Publik Cek Langsung ke Lapangan
Untuk membuktikan klaimnya, Amran mengajak semua pihak melihat langsung kondisi di Papua Selatan. Ia menjamin akan menerima siapa pun yang ingin memverifikasi fakta di lapangan.
“Kalau mau datang ke sana, saya terima hari ini juga. Saya bertanggung jawab penuh. Mari lihat fakta, jangan hanya percaya fiksi,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk mengkritik secara konstruktif, bukan menyebarkan fitnah yang memecah belah. “Kita butuh pengkritik konstruktif, bukan fitnah yang memecah belah bangsa. Yang kita bangun adalah kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan Republik Indonesia,” pungkas Amran.
