KEEROM — Rencana ambisius pengembangan kawasan pertanian skala besar di tanah Papua mulai menemukan bentuknya. Kodam XVII/Cenderawasih memastikan akan menggarap lahan seluas 30.000 hektar di Kabupaten Keerom sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI.
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, mengungkapkan bahwa gagasan ini telah dibahas bersama pemerintah daerah di seluruh Tanah Papua. “Minggu lalu kami bersama pemerintah se-Papua sudah membahas hal ini. Lokasinya di Kabupaten Keerom dengan rencana pengembangan awal seluas 30.000 hektar,” ujarnya usai menghadiri peletakan batu pertama Jembatan Garuda Merah Putih di Mimika, Sabtu (20/6/2026).
Hak Ulayat Tetap Melekat, Masyarakat Jadi Pengelola
Salah satu poin krusial yang ditekankan Pangdam adalah soal kepemilikan tanah. Febriel menegaskan bahwa program ini tidak akan mengubah status kepemilikan lahan yang merupakan hak ulayat masyarakat setempat. “Tanahnya tetap milik masyarakat sebagai pemegang hak ulayat. Kami hanya membantu dalam pengelolaan sawah. Hasil produksinya juga akan kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Pendekatan ini menjadi kunci agar program berjalan tanpa menimbulkan sengketa lahan, sebuah isu yang kerap menghambat proyek berskala besar di Papua. Dengan skema tersebut, TNI berperan sebagai fasilitator teknis dan pendamping, bukan sebagai pemilik lahan.
Teknologi Modern Gantikan Metode Tradisional
Agar produktivitas maksimal, pengelolaan lahan sawah di Keerom tidak akan lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Pangdam menyebut bahwa seluruh proses budidaya akan menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern. “Sistem yang digunakan modern, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan tidak lagi bergantung pada metode tradisional yang membutuhkan tenaga besar,” katanya.
Penggunaan teknologi ini diharapkan mampu mempercepat masa tanam hingga panen, sekaligus meningkatkan hasil produksi per hektar. Jika berhasil, pasokan beras lokal akan melimpah dan secara langsung menekan harga beras yang selama ini relatif tinggi di Papua akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Koperasi Desa Merah Putih Juga Jadi Perhatian
Dalam kesempatan yang sama, Febriel juga membeberkan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Papua. Hingga saat ini, sebanyak 24 unit KDMP telah rampung dibangun di tiga provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Untuk wilayah Papua Tengah, pembangunan koperasi terkonsentrasi di Kabupaten Mimika dan Nabire. “Untuk di Timika, pembangunan fisik dua unit KDMP sudah selesai 100 persen. Saat ini tinggal menunggu penyelesaian sarana dan fasilitas pendukung,” jelas Febriel.
Pangdam mengakui bahwa medan geografis yang berat dan biaya logistik yang tinggi menjadi tantangan utama. Namun, hal itu tidak menyurutkan komitmen TNI dan pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan. “Papua memiliki tantangan tersendiri dari sisi medan dan aksesibilitas. Namun hal itu tidak mengurangi komitmen kami untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
