JAYAPURA — Program penataan kawasan kumuh yang tengah berjalan di Kelurahan Tanjung Ria, tepatnya di Dok IX, Distrik Jayapura Utara, disebut mampu mengubah kondisi lingkungan permukiman warga. Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyatakan, selain memperbaiki kualitas lingkungan, program ini juga membuka akses lebih luas terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
"Selain itu juga mewujudkan hunian yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kota Jayapura," kata Abisai Rollo di Jayapura, Selasa.
Apa Saja yang Dibangun dalam Program Penataan Kawasan Kumuh di Dok IX?
Program penataan ini mencakup sejumlah infrastruktur dasar permukiman. Berdasarkan keterangan pemerintah, pembangunan meliputi sistem sanitasi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta peningkatan infrastruktur permukiman bagi masyarakat.
Wali Kota Abisai Rollo menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap warga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh di Dok IX. Ia juga berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang terus mendampingi dan memberikan perhatian kepada Kota Jayapura.
Mengapa Kawasan Dok IX Mendapat Perhatian Khusus?
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah meninjau langsung lokasi penanganan kawasan di Dok IX pada Senin (22/6). Dalam kunjungan tersebut, Tito menemukan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi warga.
Menurut Tito, kondisi permukiman di Dok IX masih memerlukan perhatian karena masih ditemukan tumpukan sampah, sistem drainase yang minim, jembatan kayu yang sudah tidak layak, hingga akses air bersih yang belum merata.
Bagaimana Komitmen Pemkot Jayapura dalam Mendukung Program Ini?
Pemkot Jayapura menyatakan terus mendukung program pemerintah pusat dan berkomitmen membantu masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Abisai Rollo menegaskan, pemerintah terus hadir dan berupaya memberikan pelayanan serta bantuan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan melalui kemampuan anggaran daerah yang tersedia.
"Pemerintah terus hadir dan berupaya memberikan pelayanan serta bantuan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan melalui kemampuan anggaran daerah yang tersedia," ujarnya.
