JAKARTA — Pemerintah terus menggenjot program cetak sawah di Tanah Papua sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan. Targetnya, pada periode 2025-2026, total lahan yang dikembangkan mencapai sekitar 80 ribu hektare, dengan 30 ribu hektare dari program tahun lalu dan 50 ribu hektare sisanya merupakan perluasan tahun ini.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menepis isu bahwa program ini merugikan masyarakat adat atau merusak lingkungan. Ia menyebut, justru masyarakat mulai merasakan manfaatnya.
Teknologi Modern Dorong Produktivitas dan Turunkan Harga Beras
Menurut Amran, penerapan teknologi pertanian modern mampu meningkatkan produktivitas lahan secara signifikan. Jika sebelumnya petani hanya menanam sekali setahun dengan hasil sekitar 3 ton per hektare, kini produktivitas bisa mencapai 5 hingga 7 ton per hektare dengan intensitas tanam hingga tiga kali setahun.
“Masyarakat kita kasih traktor, dibangun irigasinya dan diberikan benih gratis. Kira-kira salahnya di mana? Padahal kita ingin mereka sejahtera,” kata Amran saat menerima ratusan petani dan kepala daerah Papua di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (11/6).
Dampak langsung dari peningkatan produksi adalah turunnya harga beras di sejumlah wilayah Papua. Amran menyebut, harga yang sebelumnya mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram kini mulai mendekati harga nasional. “Kita ingin saudara-saudara kita di Papua menikmati harga pangan yang sama dengan masyarakat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” ujarnya.
Anggaran Rp5 Triliun untuk Cetak Sawah dan Komoditas Unggulan
Untuk mendukung percepatan ini, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun selama dua tahun (2025-2026). Dana tersebut mencakup program cetak sawah, pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa, pala, kakao, dan kopi, serta bantuan alat mesin pertanian, pembangunan irigasi, dan penyediaan benih gratis.
Amran menekankan bahwa kearifan lokal tetap menjadi fondasi. Selain padi, pemerintah juga memperkuat pengembangan sagu, ubi jalar, dan singkong sebagai komoditas asli Papua. “Kearifan lokal tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan pertanian Papua. Kita ingin seluruh potensi yang dimiliki Papua berkembang secara optimal,” tegasnya.
Mengapa Program Ini Mendesak?
Di tengah ancaman krisis pangan global, Amran mengingatkan bahwa penduduk Indonesia bertambah 3,5 juta hingga 4 juta jiwa per tahun. “Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah, pangannya dari mana? Ini kita bangun untuk keberlanjutan Republik Indonesia,” tuturnya.
Ratusan petani Papua bersama kepala daerah yang mendatangi Kementan juga menyampaikan usulan tambahan cetak sawah dan pengembangan komoditas unggulan. Forum tersebut menjadi ajang bagi pemerintah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat setempat.
