BIAK NUMFOR — Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor sepakat memperkuat kolaborasi lintas sektoral untuk menekan laju inflasi. Kesepakatan itu dihasilkan dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TPID yang digelar pada Rabu, 29 Juli 2026, dengan fokus utama pada penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu instansi. Menurutnya, sinergi antar-pemangku kepentingan di daerah menjadi prasyarat utama, dengan berpegang pada empat pilar yang ia sebut sebagai strategi 4K.
"Pengendalian inflasi daerah dapat dicapai melalui sinergi lintas sektoral," ujar Warsono di sela-sela kegiatan.
Empat Pilar Pengendalian Inflasi yang Ditekankan BI Papua
Warsono merinci strategi 4K yang menjadi landasan pengendalian inflasi di daerah. Kerangka ini dirancang untuk memastikan seluruh rantai pasok pangan berjalan dengan stabil dan terkendali.
- Keterjangkauan Harga: Memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga terhadap harga kebutuhan pokok.
- Ketersediaan Pasokan: Menjamin stok pangan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.
- Kelancaran Distribusi: Mengatasi hambatan logistik yang kerap menjadi biang keladi kenaikan harga di daerah kepulauan.
- Komunikasi Efektif: Menyampaikan informasi yang transparan dan akurat kepada publik mengenai kondisi harga dan pasokan.
Potensi Perikanan Jadi Andalan Baru Biak Numfor
Di tengah tantangan geografis sebagai daerah kepulauan, Pemkab Biak Numfor melihat sektor kelautan sebagai jawaban atas kerentanan pasokan pangan. Penjabat Sekda Zacharias L. Mailoa menyebut optimalisasi perikanan bukan sekadar program, melainkan strategi ekonomi jangka panjang untuk menstabilkan harga sekaligus menyejahterakan masyarakat.
"Pengendalian inflasi memerlukan sinergi seluruh pihak melalui penguatan ketahanan pangan, khususnya optimalisasi potensi perikanan dan kelautan," kata Zacharias.
Langkah ini dinilai strategis karena mampu menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah yang selama ini menjadi salah satu pemicu fluktuasi harga. Dengan mengoptimalkan hasil laut, Biak Numfor diharapkan bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Mengapa Mitigasi Iklim Ikut Dibahas dalam Rapat Ini?
Kegiatan yang mengusung tema "Akselerasi Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Biak Numfor Melalui Mitigasi Iklim, Optimalisasi Anggaran, dan Tata Kelola TPID" ini menghadirkan sejumlah narasumber kunci. Mereka berasal dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) Biak Numfor, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Biak Numfor.
Kehadiran BMKG menjadi sinyal bahwa perubahan iklim kini dianggap sebagai ancaman nyata bagi stabilitas harga. Para narasumber menekankan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data untuk mengantisipasi risiko cuaca ekstrem yang bisa mengganggu distribusi logistik dan pasokan pangan. Selain itu, optimalisasi penyerapan anggaran daerah dan penguatan tata kelola TPID juga disorot agar program pengendalian inflasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra kerja strategis diharapkan terus terjaga. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas inflasi di Biak Numfor tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. ***
