JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua menempatkan pengendalian inflasi sebagai prioritas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, menyatakan inflasi di provinsi itu sepanjang 2026 masih terjaga dan terkendali.
Data inflasi tahunan Agustus 2026 terhadap Agustus 2025 tercatat 2,75 persen. Adapun inflasi bulanan Agustus 2026 terhadap Juli 2026 mengalami deflasi minus 0,89 persen.
"Dengan angka tersebut menunjukkan inflasi di Provinsi Papua sepanjang 2026 masih terjaga dan terkendali, dengan berada di bawah target inflasi nasional sebesar 3,5 persen," kata Christian di Jayapura, Senin.
Inflasi Papua Disebut Terendah di Indonesia
Christian menyebut capaian inflasi Papua sebagai salah satu yang terbaik serta terendah di Indonesia. Karena itu, prestasi tersebut perlu dipertahankan hingga akhir tahun.
Pemerintah daerah akan rutin menggelar rapat pengendalian inflasi setiap pekan. Langkah itu untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terkendali.
"Ke depan pemerintah daerah secara rutin melakukan rapat pengendalian inflasi setiap pekan untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terkendali," ujarnya.
Stok Beras dan Cabai Rawit Masih Aman
Berdasarkan pemantauan terakhir, stok sejumlah komoditas pangan utama seperti beras dan cabai rawit masih dalam kondisi aman. Stok itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Papua akan menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Rapat itu melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh instansi terkait.
Tiga Prioritas Rapat Koordinasi TPID
Christian menambahkan, rapat koordinasi TPID tersebut akan memprioritaskan tiga hal utama. Ketiga prioritas itu adalah:
- Menjaga stabilitas harga bahan pokok
- Memastikan ketersediaan stok
- Melakukan mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan
Cuaca Jadi Faktor yang Diantisipasi
Faktor cuaca juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Christian menyebut El Nino, musim hujan, maupun gelombang tinggi berpotensi mengganggu distribusi dan pasokan bahan pangan.
"Serta faktor cuaca juga harus diantisipasi, seperti El Nino, musim hujan maupun gelombang tinggi yang dapat mengganggu distribusi dan pasokan bahan pangan," tegasnya.
Rapat koordinasi TPID diharapkan menghasilkan langkah konkret bagi kabupaten dan kota di Papua. Pemerintah daerah menargetkan stabilitas harga dan pasokan tetap terjaga hingga akhir 2026.
