Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi kedisiplinan aparatur sipil negara di setiap organisasi perangkat daerah, termasuk mekanisme absensi yang selama ini jadi dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait menyatakan temuannya di Jayapura, Selasa, bahwa ada ASN yang datang pagi hanya untuk absen lalu kembali sore untuk absen lagi. Evaluasi ini juga menyentuh penguatan sistem kinerja pegawai dan e-Kinerja sebagai dasar pemberian hak pegawai.
JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua menegaskan pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara harus sejalan dengan kedisiplinan dan kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait menyoroti pola kehadiran ASN yang dinilai merugikan organisasi perangkat daerah.
Christian menyampaikan hal tersebut di Jayapura, Selasa, usai menemukan sejumlah ASN yang datang ke kantor hanya untuk melakukan absensi tanpa menjalankan tugas sepanjang jam kerja.
Modus Absen Pagi dan Sore yang Ditemukan Pemprov
Menurut Christian, pihaknya menemukan ASN yang datang pagi hari hanya untuk absen, lalu meninggalkan kantor, dan kembali sore hari untuk absen lagi. Pola itu dinilai merugikan organisasi perangkat daerah karena kehadiran tidak diikuti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan.
"Jangan datang pagi hanya untuk absen, kemudian sore datang lagi absen," kata Christian.
Pemprov Papua akan mengevaluasi kedisiplinan ASN di masing-masing organisasi perangkat daerah. Evaluasi mencakup mekanisme absensi yang berkaitan langsung dengan pemberian TPP.
TPP Diminta Tidak Dipersoalkan Berlebihan
Christian meminta ASN tidak mempersoalkan keterlambatan pembayaran TPP secara berlebihan. Pemerintah daerah, katanya, sedang mengatur mekanisme keuangan agar pembayaran dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran.
"Kami meminta ASN tidak mempersoalkan keterlambatan pembayaran TPP secara berlebihan karena pemerintah daerah sedang mengatur mekanisme keuangan agar pembayaran dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran," ujarnya.
Pernyataan itu menempatkan TPP bukan sekadar hak rutin, melainkan bagian dari evaluasi pegawai yang dikaitkan dengan kedisiplinan dan kinerja.
SKP dan e-Kinerja Jadi Dasar Pembenahan Manajemen ASN
Pemprov Papua akan memperkuat penerapan sistem kinerja pegawai dan e-Kinerja sebagai bagian dari pembenahan manajemen ASN. Langkah itu dimaksudkan agar pemberian hak pegawai berjalan sejalan dengan kinerja yang terukur.
"Untuk itu ke depan kami juga akan memperkuat penerapan sistem kinerja pegawai (SKP) dan e-Kinerja sebagai bagian dari pembenahan manajemen ASN sehingga pemberian hak pegawai dapat berjalan sejalan dengan kinerja," ujarnya.
ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, kedisiplinan dan kinerja menjadi bagian penting dalam evaluasi pegawai di lingkungan Pemprov Papua.
