Perwakilan BKKBN Provinsi Papua memastikan rencana perubahan kelembagaan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat provinsi tidak mengganggu pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga di Tanah Papua. Kepala Perwakilan BKKBN Papua Sarles Brabar menyebut perubahan struktur itu bagian dari rencana amandemen Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pihaknya berharap status kepegawaian tidak ikut berubah agar seluruh program tetap berjalan optimal.
JAYAPURA — Kepala Perwakilan BKKBN Papua Sarles Brabar mengatakan seluruh struktural akan berubah kelembagaan seiring rencana amandemen UU Nomor 52 Tahun 2009. Meski demikian, ia menegaskan tugas dan program kependudukan tidak akan terganggu.
"Jadi akan ada perubahan kelembagaan di mana untuk tingkat provinsi nantinya menjadi Unit Pelaksana Teknis atau UPT," kata Sarles di Jayapura.
Pertemuan dengan Gubernur Papua Bahas Penyesuaian Kelembagaan
BKKBN Papua menyampaikan rencana perubahan kelembagaan itu kepada Gubernur Papua Mathius D Fakhiri dalam pertemuan pada Selasa (15/9). Langkah tersebut dilakukan agar pimpinan daerah dapat menyesuaikan kebijakan di wilayahnya.
"Pada Selasa (15/9) kemarin kami juga melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri guna menyampaikan perubahan kelembagaan tersebut sehingga nantinya pimpinan daerah dapat menyesuaikan," ujarnya.
Sarles berharap status kepegawaian tidak mengalami perubahan seiring peralihan kelembagaan. Menurutnya, kepastian status pegawai menjadi kunci agar program-program berjalan secara optimal.
Program Kependudukan dan Genre Tetap Jalan
BKKBN Papua memastikan program kependudukan dan pembangunan keluarga tetap dilaksanakan selama masa transisi. Masyarakat diminta tidak khawatir terhadap perubahan kelembagaan yang sedang disiapkan.
"Program-program yang selama ini kami laksanakan tetap berjalan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap adanya perubahan kelembagaan," katanya lagi.
Selain program kependudukan, BKKBN Papua tetap menjalankan pembinaan generasi muda melalui program Generasi Berencana (Genre). Pembinaan itu mencakup pengiriman perwakilan Duta Genre Papua untuk mengikuti kegiatan apresiasi Genre di Jakarta.
Sarles menilai pembinaan generasi muda penting untuk memberi edukasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang dimaksud meliputi penyalahgunaan narkoba, seks bebas, pernikahan dini, dan HIV/AIDS.
"Pembinaan bagi generasi muda ini kami menilai sangat penting untuk memberikan edukasi kepada generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyalahgunaan narkoba, seks bebas, pernikahan dini dan HIV/AIDS," ujarnya.
Menunggu Amandemen UU Nomor 52 Tahun 2009
Perubahan kelembagaan BKKBN di daerah mengacu pada rencana amandemen UU Nomor 52 Tahun 2009. Aturan itu menjadi dasar hukum penyelenggaraan program kependudukan dan pembangunan keluarga di seluruh Indonesia, termasuk Tanah Papua.
Hingga kini, BKKBN Papua belum merinci jadwal pasti penerapan status UPT di tingkat provinsi. Seluruh program yang sedang berjalan tetap dilanjutkan sambil menunggu kepastian regulasi dan penyesuaian kepegawaian.
