JAYAPURA — Penurunan harga terjadi di semua kelompok umur tanaman dan kategori pekebun. Tim Penetapan Harga menetapkan harga rata-rata tertimbang minyak sawit (CPO) Rp14.737,90 per kg tidak termasuk PPN, sementara inti sawit (kernel) Rp11.719,04 per kg.
Rapat tim juga menetapkan Indeks "K" sebesar 93,05 persen dan nilai cangkang Rp0,00 per kg. Penetapan itu dituangkan dalam Surat Dinas Pertanian Provinsi Papua yang diteken Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka Daimboa.
Berapa Harga TBS untuk Pekebun Mitra Plasma dan Swadaya?
Penetapan harga mencakup dua kategori pekebun, yakni Mitra Plasma dan Mitra Swadaya. Keduanya menerima harga berdasarkan hasil rapat tim yang mempertimbangkan pergerakan harga CPO dan kernel pada periode berjalan.
Harga berlaku untuk periode 16 hingga 30 September 2026. Penurunan ini tercatat merata, tanpa pengecualian pada kelompok umur tanaman tertentu.
Mengapa Harga TBS Sawit Papua Melemah?
Pelemahan harga terlihat dari harga rata-rata tertimbang CPO dan kernel yang ditetapkan tim. Nilai cangkang yang berada di Rp0,00 per kg turut mencerminkan tidak adanya kontribusi komponen tersebut terhadap harga TBS periode ini.
Indeks "K" sebesar 93,05 persen menjadi salah satu faktor yang menentukan besaran harga yang diterima pekebun. Angka itu dipakai sebagai dasar perhitungan bersama harga CPO dan kernel.
Apa Dampaknya bagi Petani Sawit di Papua?
Penurunan harga berlaku untuk seluruh kategori pekebun, baik Mitra Plasma maupun Mitra Swadaya. Kondisi ini membuat penerimaan petani pada periode II September 2026 lebih rendah dibanding periode sebelumnya.
Dinas Pertanian Provinsi Papua menetapkan harga melalui rapat tim yang digelar 29 September 2026. Surat penetapan menjadi dasar bagi pekebun dan pembeli TBS di wilayah tersebut.
Kapan Harga Baru TBS Sawit Ditetapkan?
Harga periode II September 2026 berlaku hingga 30 September 2026. Setelah itu, penetapan harga periode berikutnya akan menunggu hasil rapat Tim Penetapan Harga Dinas Pertanian Provinsi Papua.
Pekebun Mitra Plasma dan Mitra Swadaya di Papua mengacu pada surat dinas tersebut sebagai pedoman transaksi TBS selama masa berlaku.
