PAPUA — Danantara Asset Management menargetkan jumlah BUMN yang dikelola menyusut menjadi sekitar 200 perusahaan hingga akhir 2026, dengan merger empat BUMN Karya sebagai prioritas tahap awal. Langkah ini bagian dari restrukturisasi lebih dari 1.000 entitas BUMN yang mencakup penggabungan, restrukturisasi, hingga penutupan perusahaan. Pemerintah memperkirakan efisiensi dari perampingan ini menghemat biaya hingga Rp50 triliun.
Danantara Asset Management mempercepat penataan badan usaha milik negara. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyatakan skema penataan sudah ditentukan pemerintah dan konsolidasi BUMN Karya menjadi langkah yang paling awal dikebut karena prosesnya dinilai lebih mudah dibanding sektor lain.
Dony menyampaikan hal itu di Tribrata Hotel, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Ia menyebut target akhir tahun ini jumlah entitas yang dikelola Danantara tinggal sekitar 200 perusahaan.
Empat BUMN Karya Masuk Tahap Awal
Penggabungan PT PP, PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya akan menjadi tahap awal restrukturisasi. Dony menyebut keempat perusahaan itu sebagai yang paling siap untuk digabung.
"Merger PP, Adhi Karya, kemudian Brantas dan Nindya Karya ini akan kita selesaikan. Ini yang paling mudah untuk dilakukan mergernya," kata Dony.
Setelah keempatnya rampung, barulah perusahaan lain yang membutuhkan restrukturisasi masuk ke dalam antrean penggabungan.
Waskita dan Wika Butuh Proses Lebih Panjang
Dua BUMN Karya lain, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Wika (Persero) Tbk, belum bisa langsung digabung. Keduanya masih harus menjalani restrukturisasi, termasuk divestasi aset dan penurunan beban utang.
"Jadi, hanya Wika, Waskita yang akan menjadi persoalan karena membutuhkan effort kita untuk melakukan restrukturisasi, divestasi aset mereka, menurunkan hutangnya, sisanya akan kita restrukturisasi," jelas Dony.
Berbeda dengan keduanya, kondisi keuangan PT Hutama Karya (Persero) dinilai relatif sehat sehingga tidak memerlukan penanganan khusus sebelum masuk tahap konsolidasi.
Pemerintah Pangkas Jumlah BUMN
Konsolidasi ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin Indonesia hanya memiliki paling banyak 300 BUMN hingga 31 Desember 2026. Pemerintah akan mempertahankan perusahaan negara yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
"Kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN kita akan tutup," ujar Prabowo saat Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menegaskan keberadaan BUMN akan difokuskan pada perusahaan yang memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan perekonomian. "Hanya yang produksi dan ciptakan nilai tambah bagi rakyat, kita akan pertahankan," kata dia.
Efisiensi Rp50 Triliun dari Restrukturisasi
Selain menyederhanakan struktur perusahaan negara, pemerintah memperkirakan efisiensi dari restrukturisasi ini menghemat biaya hingga Rp50 triliun. Penghematan itu berasal dari pemangkasan biaya overhead seperti gaji direksi, komisaris, dan sewa gedung.
"Kita telah hemat biaya over head Rp 50 triliun dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, perampingan tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi korporasi berskala besar. "Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," ujarnya.
Konsolidasi BUMN pada 2026 tidak hanya diarahkan untuk mengurangi jumlah entitas, tetapi juga memperbaiki struktur usaha, menekan biaya operasional, menyelesaikan persoalan utang dan aset, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara. Bagi pelaku pasar, tahapan merger BUMN Karya menjadi indikator awal seberapa cepat program restrukturisasi raksasa ini berjalan.
