SERUI — Kepala Bidang Aset BPKAD Kepulauan Yapen Yance Picanussa menyatakan penertiban aset bergerak itu merupakan tindak lanjut rapat bersama pemerintah daerah, Pj Sekda, dan sejumlah OPD pada Oktober 2026. Dari rapat itu disepakati penarikan kendaraan dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus.
Surat penertiban yang terbit 20 Oktober 2026 menetapkan 35 unit sebagai sasaran. Rinciannya, 21 unit kendaraan roda empat dan 14 unit kendaraan roda dua.
Roda Empat Mayoritas Dikuasai Mantan Pimpinan OPD
Yance menjelaskan, sebagian besar kendaraan roda empat yang belum dikembalikan berada di tangan mantan pimpinan OPD yang sudah memasuki masa purna tugas. Mereka dinilai tidak lagi memiliki hak menggunakan kendaraan dinas tersebut.
"Mereka tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan kendaraan dinas tersebut, sehingga harus dikembalikan kepada pemerintah daerah," jelasnya.
Sementara kendaraan roda dua umumnya berpindah penggunaan antar-OPD. BPKAD juga mencatat adanya kendaraan yang masih dikuasai mantan pejabat maupun ASN yang telah meninggal dunia.
Delapan Motor Sudah Ditarik, Sisanya Menyusul
Hingga kini BPKAD baru menarik sejumlah kendaraan roda empat serta delapan unit kendaraan roda dua. Penarikan sisanya akan dilakukan bertahap sampai seluruh kendaraan sasaran kembali ke pemerintah daerah.
"Untuk sementara, kami sudah melakukan penarikan kendaraan dinas roda empat serta delapan unit kendaraan roda dua. Penertiban ini akan terus kami lakukan secara bertahap sampai seluruh kendaraan yang menjadi sasaran dapat dikembalikan," terang Yance.
Dalam proses penarikan, BPKAD berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Polisi dilibatkan untuk membantu penertiban kendaraan yang masih berada di luar penguasaan pemerintah daerah.
Aset Daerah Dipulihkan untuk Pelayanan
Penertiban ini bertujuan memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah tercatat dan terkelola dengan baik. Kendaraan yang sudah ditarik diharapkan bisa dimanfaatkan kembali untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
BPKAD Kepulauan Yapen berharap pihak yang tidak lagi berhak segera mengembalikan kendaraan dinas yang masih mereka kuasai. Penarikan akan terus berlanjut hingga tidak ada lagi aset daerah yang tertahan di luar pengelolaan pemerintah kabupaten.