SORONG — Penilaian itu disampaikan Albar Muges dalam keterangan kepada media, Sabtu (21/11/2026), tepat saat perjalanan Otsus memasuki usia seperempat abad. Menurutnya, Otsus bukan sekadar kebijakan politik, melainkan instrumen untuk memastikan masyarakat Papua memperoleh hak dan kesempatan setara di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pekerjaan.
Ia menyoroti risiko terbesar dari perjalanan panjang kebijakan tersebut: masyarakat di kampung-kampung yang tidak pernah melihat perubahan meski anggaran terus mengalir.
Ukuran Keberhasilan Bukan Serapan Anggaran
Albar menolak cara pandang yang menilai Otsus berhasil hanya dari laporan administrasi dan realisasi serapan anggaran. Bagi dia, tolok ukur sesungguhnya ada di tingkat paling bawah.
"Jangan sampai setelah 25 tahun berjalan, masyarakat Papua belum melihat dan merasakan hasil nyata Otsus. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang layak, masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, dan generasi muda Papua harus memiliki kesempatan kerja serta ruang untuk berkembang di tanahnya sendiri," ujarnya.
Pernyataan itu ia tegaskan sebagai pengingat bahwa masih ada tanggung jawab besar yang belum selesai. Peringatan Hari Otsus Papua 2026, menurut Albar, seharusnya dibaca sebagai daftar pekerjaan rumah, bukan seremoni tahunan.
Dana Otsus Diminta Tepat Waktu dan Tepat Sasaran
Persoalan tata kelola Dana Otsus menjadi sorotan berikutnya. Albar menyebut pembenahan penyaluran dan realisasi anggaran sebagai hal mendesak, agar dana tidak menumpuk di rekening dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Ia meminta penyaluran berlangsung tepat waktu, transparan, dan tepat sasaran. Tanpa perbaikan itu, ia menilai evaluasi 25 tahun Otsus akan berhenti pada angka di atas kertas.
"Ketika anak-anak Papua bisa bersekolah dengan baik, orang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat memiliki pekerjaan, dan ekonomi keluarga semakin membaik. Itulah makna sesungguhnya dari pembangunan yang berpihak kepada rakyat," kata Albar.
Menghormati Sejarah dan Identitas Orang Asli Papua
Selain soal anggaran, Albar mengingatkan pentingnya menghormati sejarah, identitas, dan martabat masyarakat Papua sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Ia mencontohkan langkah Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang juga salah satu pendiri PKB, saat menyetujui penggunaan kembali nama Papua menggantikan Irian Jaya pada 1 Januari 2000.
Keputusan itu ia tempatkan sebagai catatan penting dalam sejarah penghormatan terhadap identitas dan aspirasi masyarakat Papua. Semangat serupa, menurutnya, harus terus dipelihara dalam perjuangan menghadirkan kesejahteraan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat.
Keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) pun ia minta menjadi bagian utama setiap kebijakan dan arah pembangunan di Tanah Papua.
"Otsus bukan sekadar tentang berapa banyak anggaran yang diberikan, tetapi tentang berapa banyak kehidupan rakyat yang berhasil diperbaiki. Papua harus maju, masyarakatnya harus sejahtera, dan Orang Asli Papua harus menjadi bagian utama dari masa depan pembangunan di tanahnya sendiri," pungkas Albar.