JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua memberikan garansi penuh terhadap kerja-kerja jurnalistik, termasuk dalam meliput dinamika keamanan dan politik di Bumi Cenderawasih. Komitmen ini menjadi poin krusial dalam rangkaian penutupan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Kantor Gubernur Papua.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun kesepahaman dengan aparat keamanan. Hal ini untuk memastikan wartawan dapat menjalankan tugas profesinya di lapangan dengan aman.
Isu keamanan sering menjadi kendala utama bagi jurnalis saat meliput di wilayah Papua. Menanggapi hal tersebut, Jeri menyatakan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah memberikan lampu hijau bagi peliputan yang luas.
“Rekan-rekan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (disebutnya Sorkopimda) kemarin pada saat meeting memberikan garansi teman-teman bisa melakukan peliputan tanpa tekanan, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang ada,” ujar Jeri di Jayapura, Selasa (5/5/2026).
Terkait prosedur teknis di kawasan tertentu seperti wilayah perairan atau zona terbatas, Jeri menilai hal itu sebagai aturan administratif biasa. Menurutnya, regulasi tersebut tidak bertujuan menghambat arus informasi atau membatasi ruang gerak pers.
Pemprov Papua memposisikan media massa sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik. Jeri berharap pers tidak hanya memberitakan seremoni pemerintahan, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja birokrasi di Papua.
“Pers juga kita harapkan sebagai kontrol sosial bagi pemerintah, khususnya pemerintah Papua, sehingga pemerintahan ini tentunya kita harapkan lebih baik dari yang sudah baik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemilihan Jayapura sebagai lokasi peringatan nasional memiliki makna pemerataan hak informasi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa akses informasi berkualitas harus dirasakan hingga ke pelosok timur Indonesia.
Meski memberikan dukungan moral dan jaminan keamanan, dukungan konkret berupa penguatan kapasitas jurnalis lokal belum masuk dalam skema pembiayaan daerah tahun ini. Jeri mengakui belum ada alokasi dana khusus untuk pelatihan wartawan pada APBD 2026.
“Sampai saat ini memang secara langsung kalau tahun ini mungkin nggak ada, tapi kerja sama media dengan pemerintah, kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kita tetap ada. Itu adalah dukungan komplit,” ungkap Jeri.
Peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jayapura berlangsung selama dua hari di Aula Lukmen II, Kantor Gubernur Papua. Agenda berskala nasional ini dihadiri oleh Dewan Pers, Komite Publisher Rights, organisasi profesi wartawan, hingga perwakilan tokoh agama dan mahasiswa di Papua.