SERUI — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil langkah konkret dalam memitigasi kerusakan lingkungan melalui kemitraan strategis bersama WWF Indonesia Program Papua. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan perlindungan ekosistem serta mendorong pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kepulauan Yapen. Kesepakatan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam yang lebih terukur, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga kawasan konservasi.
Kepulauan Yapen memiliki posisi strategis di Tanah Papua dengan kekayaan hayati yang tinggi. Namun, wilayah ini tidak luput dari berbagai tekanan lingkungan. Perubahan tata guna lahan dan pola pemanfaatan sumber daya perikanan menjadi perhatian utama dalam kerja sama ini.
Keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi target utama yang ingin dicapai. Selain kekayaan alam, kekuatan sosial budaya masyarakat adat di Yapen yang masih terjaga bakal menjadi fondasi dalam menjalankan program-program pelestarian lingkungan di lapangan.
Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga menegaskan bahwa sinergi ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masa depan daerah. Menurutnya, pembangunan di Yapen tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan yang ada.
“Kekayaan sumber daya alam daerah harus dijaga sebagai amanah bagi generasi saat ini dan mendatang dan kami berharap dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan kawasan konservasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal,” ujar Roi Palunga.
Kemitraan ini tidak berhenti pada seremonial penandatanganan berkas. WWF Indonesia Program Papua menjadwalkan tindak lanjut yang lebih mendalam melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Kepulauan Yapen.
Pimpinan WWF Indonesia Program Papua, Wika A. Rumbiak menjelaskan bahwa pendekatan teknis sangat diperlukan agar setiap program tepat sasaran. Pelibatan OPD teknis memastikan program yang dirancang sejalan dengan rencana pembangunan daerah.
“Kerja sama akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar program yang dirancang dapat berjalan lebih teknis dan tepat sasaran,” jelas Wika.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini mampu melahirkan inovasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Roi Palunga menambahkan, keterlibatan mitra lembaga seperti WWF menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat langsung bagi warga lokal.
“Kami berharap kerja sama ini melahirkan program nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem di daerah ini,” ucapnya.