JAYAPURA — Pemerintah Kabupaten Puncak memperketat target capaian laba pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor penerbangan, PT Aviasi Puncak Papua atau Amolle Air. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Kamis (7/5/2026), nilai kontribusi PAD yang sebelumnya Rp1.000.000 per penerbangan kini naik menjadi Rp2.500.000 per flight.
Peningkatan target pendapatan ini dibarengi dengan restrukturisasi besar-besaran di tubuh manajemen perusahaan. Bupati Puncak Elvis Tabuni menegaskan bahwa evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan masa lalu, melainkan upaya memastikan pengelolaan perusahaan daerah dilakukan secara profesional dan transparan.
“Saya berharap seluruh jajaran manajemen yang baru, harus mengelola secara terbuka dan jujur. Ke depan, PT Aviasi Puncak Papua harus menjadi perusahaan daerah yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta PAD Kabupaten Puncak,” kata Elvis di Kota Jayapura.
Dalam agenda RUPS Luar Biasa tersebut, pemegang saham menyepakati perubahan struktur kepengurusan. Jabatan Direktur kini dipercayakan kepada Yokius Tabuni, sementara jajaran Dewan Pengawas diisi oleh kombinasi pejabat birokrasi dan teknis keuangan.
Nenu Tabuni yang menjabat Pj Sekda Kabupaten Puncak ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Ia didampingi oleh Kalius Yarinap sebagai Komisaris Kedua dan Gerard Ferdinando Helan, yang saat ini menjabat Plt. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Puncak, sebagai Komisaris Ketiga.
Direktur PT Aviasi Puncak Papua, Yokius Tabuni, menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi target baru dari pemerintah daerah. Fokus jangka pendek manajemen adalah memperbaiki performa armada yang ada serta menyiapkan skema penambahan unit pesawat baru.
Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni memberikan dukungan penuh terhadap penguatan modal BUMD penerbangan ini. Pihak legislatif berencana mengalokasikan anggaran pada APBD Induk 2027 untuk mendatangkan satu unit pesawat baru sebagai pengganti armada yang terbakar pada tahun 2025.
“Kami di DPRK Puncak mendukung penuh. Anggaran akan ditetapkan pada APBD Induk 2027. Untuk jangka pendek, agar pelayanan tetap berjalan, kami akan membiayai penggantian mesin baru (overall) pada unit pesawat yang ada saat ini,” jelas Thomas.
Selain aspek finansial, DPRK menekankan pentingnya standar keselamatan penerbangan mengingat medan geografis Puncak yang ekstrem. Thomas menyarankan manajemen untuk mengombinasikan pilot lokal dengan pilot asing yang memiliki jam terbang tinggi demi menjamin keamanan penumpang dan kargo.
Manajemen PT Aviasi Puncak Papua saat ini tengah mengusulkan skema uang muka atau down payment (DP) agar armada baru tersebut bisa tiba tepat waktu tahun depan. Langkah ini diharapkan mampu memulihkan kapasitas pelayanan udara bagi masyarakat di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.