Komisi Pemberantasan Korupsi memperketat pengawasan anggaran pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial guna mencegah potensi penyimpangan uang negara. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan indikator keberhasilan program strategis ini bukan sekadar besarnya serapan dana, melainkan kualitas barang dan manfaat nyata bagi siswa. Hal itu ia sampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu (9/5/2026).
Pemberantasan Korupsi memperketat pengawasan anggaran pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial guna mencegah potensi penyimpangan uang negara. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan indikator keberhasilan program strategis ini bukan sekadar besarnya serapan dana, melainkan kualitas barang dan manfaat nyata bagi siswa. Hal itu ia sampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu (9/5/2026). ISI:Lembaga antirasuah memberi perhatian khusus pada proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial (Kemensos). Langkah ini merespons sorotan publik terkait besaran anggaran sepatu siswa dalam program Sekolah Rakyat yang tengah berjalan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan setiap proses pengadaan wajib melewati mekanisme kontrol berlapis. Program berdimensi sosial tinggi dinilai rawan penyimpangan, mulai dari fase penentuan vendor hingga distribusi barang ke lapangan.
Setyo menegaskan paradigma pengelolaan anggaran negara tak boleh lagi terpaku pada kecepatan penyerapan dana. Efektivitas program strategis pemerintah sangat bergantung pada ketelitian sejak fase perencanaan hingga eksekusi di tingkat kementerian.
"Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif," ujar Setyo dalam keterangan tertulis yang diterima pekan ini.
KPK mendorong setiap rupiah APBN memberikan dampak langsung bagi siswa sasaran program Sekolah Rakyat. Keberhasilan kebijakan kini tidak lagi diukur dari angka-angka di atas kertas laporan keuangan semata.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyoroti aspek teknis dalam pengadaan barang tersebut. Ia menekankan kualitas sepatu yang diterima siswa wajib sesuai dengan spesifikasi teknis (spek) dalam dokumen anggaran awal.
Ibnu memperingatkan ketidaksesuaian anggaran dengan kualitas fisik barang merupakan celah tindak pidana korupsi. Pengawasan lapangan menjadi harga mati demi mencegah penurunan kualitas (downgrade) barang untuk mengejar keuntungan pihak tertentu.
"Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan," tegas Ibnu secara lugas.
KPK akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau kelayakan dan ketahanan sepatu sesuai harga pasar yang wajar. Upaya ini dilakukan guna mencegah kerugian negara akibat penggelembungan harga atau mark-up.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bergerak cepat merespons atensi lembaga antirasuah dengan membentuk tim khusus. Tim ini bertugas mendalami isu pengadaan sepatu yang kini menjadi sorotan publik dan lembaga pengawas.
Kepemimpinan tim investigasi internal tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Menteri Sosial (Wamensos). Mereka ditargetkan memberikan laporan transparan mengenai proses tender, penentuan harga satuan, hingga mekanisme distribusi ke berbagai wilayah.
Langkah internal Kemensos ini dipandang sebagai bentuk komitmen menjaga integritas birokrasi. Setyo Budiyanto mengapresiasi langkah antisipatif tersebut, namun memastikan KPK tetap memantau perkembangan program dari sisi hukum secara independen.