MIMIKA — Persatuan Karya Dharma Indonesia (Perdhaki) tidak hanya membentuk tim kerja, tetapi juga menyusun regulasi kampung untuk memperkuat penanggulangan malaria di Papua. Langkah ini diambil melalui kegiatan Budget Line (BL) 2 dan 3 yang digelar di Kampung Mawokau Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, pekan lalu.
Program Manager SSR Paroki St. Stefanus Sempan, Yohanes Erwin Prayogo Harusun, menjelaskan bahwa hasil utama dari kegiatan ini adalah penyusunan draft Kampung Malaria. Dokumen tersebut akan menjadi dasar penganggaran bagi enam kader yang selama ini bertugas melakukan pemeriksaan malaria kepada masyarakat.
“Draft tersebut juga akan berfungsi sebagai regulasi resmi agar dukungan pendanaan bagi kader memiliki landasan hukum yang jelas,” ujar Yohanes, Selasa (12/5/2026).
Kampung ini dinilai memiliki sistem kader yang lebih maju dibanding kampung lain di Mimika. Menurut Yohanes, para kader di Mawokau Jaya sudah bekerja secara terarah dan terstruktur dalam melayani kesehatan masyarakat.
“Kami melihat kader malaria di Kampung Mawokau Jaya sudah bekerja dengan baik, terarah, dan terstruktur, sehingga kampung ini layak menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan,” katanya.
Selama ini, penghasilan yang diterima para kader masih bersifat fluktuatif. Insentif mereka dihitung berdasarkan biaya transportasi dan jumlah pemeriksaan yang dilakukan di lapangan setiap bulan. Para kader juga memiliki target pemeriksaan bulanan untuk memastikan cakupan penanganan malaria tetap optimal.
“Kami berharap ke depan setiap anggaran yang dikeluarkan kampung untuk kader malaria memiliki dasar hukum yang sah dan tercatat dalam aturan kampung,” pungkas Yohanes.
Perdhaki menargetkan eliminasi malaria secara menyeluruh pada 2029 hingga 2030. Pembentukan tim kerja kampung dan penyusunan regulasi di Mawokau Jaya diharapkan menjadi model bagi kampung-kampung lain di Papua. Sistem berbasis masyarakat ini dinilai lebih efektif karena pengawasan dan penanganan bisa dilakukan secara langsung oleh warga setempat.
Dengan adanya regulasi kampung, pendanaan untuk kader tidak lagi bergantung pada proyek temporer, melainkan masuk dalam anggaran rutin kampung. Langkah ini sekaligus menjamin keberlanjutan program penanggulangan malaria di daerah endemis seperti Mimika.