JAKARTA — Rencana perubahan ini disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantah se-Indonesia, Senin (11/5/2026). Wamen Ossy menyebut struktur organisasi saat ini yang dibagi berdasarkan seksi tematik—seperti Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, hingga Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa—sudah tidak cukup menjawab persoalan di daerah.
Menurut Wamen Ossy, kompleksitas persoalan pertanahan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu. Misalnya, satu kawasan yang berkembang cepat karena investasi akan memicu kebutuhan sertipikasi massal, penataan ruang, hingga potensi sengketa yang tidak bisa ditangani secara sektoral.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” ujar Ossy dalam rapat daring tersebut.
Wamen Ossy memaparkan sejumlah keuntungan yang berpotensi diperoleh jika OTK berbasis wilayah diterapkan. Pertama, memperkuat pemahaman kondisi lapangan bagi setiap pegawai. Kedua, memperbaiki rentang kendali organisasi agar lebih ramping dan efektif.
Ketiga, meningkatkan deteksi dini terhadap persoalan pertanahan. Keempat, mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial yang selama ini masih berjalan parsial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh,” tegas Wamen Ossy.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menambahkan, perubahan struktur organisasi harus dibarengi dengan kejelasan pembagian tugas dan rantai komando. Ia menekankan pentingnya spesialisasi kerja dan koordinasi antarfungsi di setiap Kantah.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin, sekaligus pengembangan SDM untuk memenuhi ini,” pungkas Sekjen ATR/BPN.
Rapat ini merupakan tahap awal perumusan transformasi OTK. Wamen Ossy meminta jajaran Kanwil dan Kantah melakukan kajian matang sebelum struktur baru resmi diterapkan.