Thomas mencontohkan kasus di mana seorang pegawai yang jarang masuk kantor tetap mendapatkan nilai SKP yang memuaskan. Ironisnya, ketika pegawai tersebut diangkat dalam jabatan tertentu, kolega harus datang ke rumahnya hanya untuk mencari tanda tangan karena ia tidak pernah berada di kantor.
"Banyak yang tidak jelas kinerjanya, masuk kantornya jarang tapi SKPnya bagus, ini bagaimana. Begitu kita angkat dalam jabatan, cari tanda tangannya saja pegawai harus datang ke rumahnya, karena dia tidak pernah masuk kantor. Nah, yang salah ini siapa," katanya dengan nada tegas.
Bupati meminta agar ke depan penilaian kinerja ASN dilakukan secara objektif dan proporsional. Jika seorang pegawai menunjukkan kinerja di bawah standar, pimpinan OPD diminta berani memberikan nilai cukup atau kurang, bukan sekadar nilai baik.
"Hal yang macam-macam begini harus diperbaiki ke depan. Para pimpinan OPD, saya mohon ini menjadi perhatian kita bersama," pungkas Thomas.
Kritik tersebut disampaikan Bupati bertepatan dengan pelantikan empat kepala dinas baru di lingkungan Pemkab Asmat. Keempat pejabat yang resmi menduduki jabatan pimpinan pratama itu adalah:
Pelantikan berlangsung di salah satu hotel di Jalan Yos Sudarso, Mimika. Momen ini menjadi pengingat bagi para pejabat baru agar tidak mengulangi pola penilaian yang dinilai bermasalah oleh Bupati.
Praktik pemberian nilai SKP yang tidak realistis selama ini dianggap sebagai salah satu hambatan dalam reformasi birokrasi di daerah. Sistem evaluasi yang longgar membuat ASN yang tidak produktif tetap bisa naik pangkat atau menduduki jabatan strategis. Dengan instruksi terbaru ini, Bupati Asmat berharap ada perubahan budaya kerja di lingkungan OPD.
Penilaian SKP yang objektif diharapkan dapat mendorong disiplin dan produktivitas ASN di Kabupaten Asmat, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal.