JAYAPURA — United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) resmi menyampaikan ucapan selamat kepada Matthew Wale yang baru saja terpilih sebagai Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jumat (15/5/2026). Dalam pernyataan resmi yang diterima Jubi, ULMWP menyatakan harapan besar agar Wale dapat menjadi motor penggerak di antara para pemimpin Melanesia dan Pasifik untuk memperjuangkan hak politik warga Papua Barat.
"Rakyat Papua Barat menyampaikan ucapan selamat atas pemilihan Anda sebagai Perdana Menteri Kepulauan Solomon. Kami berharap, sebagai pemimpin Kepulauan Solomon, [Matthew Wale] dapat menjadi salah satu pemimpin Melanesia dan Pasifik yang bersuara lantang memperjuangkan perjuangan penentuan nasib sendiri Papua Barat," kata Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni.
ULMWP menilai Matthew Wale bukanlah figur baru dalam advokasi isu Papua. Wakil Presiden Eksekutif ULMWP, Octovianus Mote, mengingatkan bahwa Wale sebelumnya pernah menjabat sebagai Utusan Khusus Pemerintah Kepulauan Solomon untuk Papua Barat pada periode 2015–2016.
"Ia secara konsisten menyuarakan dan mengadvokasi isu Papua Barat. Kami berharap, dengan terpilihnya beliau sebagai Perdana Menteri, ia dapat bekerja sama dengan pemimpin Melanesia dan Pasifik lainnya mengambil langkah nyata membela hak politik rakyat Papua Barat, terutama dari ancaman genosida, ekosida, dan etnosida yang sedang mereka hadapi," ujar Octovianus Mote.
Dalam pernyataan yang sama, Octovianus Mote mengemukakan sejumlah klaim mengenai situasi di Papua. Ia menyebut terdapat 83.177 personel TNI/Polri yang ditempatkan di wilayah tersebut. Selain itu, ia mengklaim 34 juta hektar hutan tropis di Papua Barat, 15 juta hektar di antaranya telah diambil alih untuk kepentingan Indonesia.
"Hingga saat ini, 107.500 orang Papua masih mengungsi. Antara Maret dan Mei 2026, pasukan TNI/Polri dilaporkan telah membunuh 26 warga sipil di Dogiyai, Puncak Papua, Tolikara, Mimika, dan Nabire," klaim Mote.
ULMWP juga menegaskan bahwa rakyat Papua Barat tidak memiliki masa depan di dalam Indonesia. Organisasi ini menyerukan solidaritas dari para pemimpin dunia, pemimpin gereja, pemimpin adat, LSM, jurnalis, akademisi, hingga mahasiswa di seluruh Melanesia, Pasifik, dan komunitas internasional untuk membantu menyuarakan penderitaan warga Papua Barat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Indonesia maupun pihak terkait di Kepulauan Solomon mengenai pernyataan ULMWP tersebut. (*)