SORONG — Ribuan demonstran dari empat titik berbeda bergerak membanjiri pusat Kota Sorong pada Kamis (21/5/2026). Massa yang tergabung dalam Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme ini berkumpul di depan toko Elin sebelum berjalan menuju kantor gubernur Papua Barat Daya untuk menyerahkan aspirasi. Sepanjang perjalanan, yel-yel penolakan menggema, termasuk seruan “Usir para babi Jakarta dari Tanah Papua.”
Ketua Front Rakyat Domberai, Musell M. Safkaur, dalam orasinya menyebutkan bahwa tanah Papua sedang berada di ambang krisis akibat ekspansi perkebunan sawit dan pertambangan. Ia merujuk pada rencana PT Fajar Inti Persada yang mendatangi kantor gubernur pada 27 Maret 2025 untuk meminta dukungan pembangunan industri pangan terpadu berbasis kelapa sawit seluas hampir 98 ribu hektare.
Lahan yang dibidik membentang dari Kabupaten Sorong hingga Kabupaten Tambrauw. Berdasarkan laporan Yayasan Pusaka tahun 2026, sekitar 373 ribu hektare lahan di Papua Barat Daya telah dijadikan perkebunan sawit. “Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, semuanya sedang dibidik perusahaan-perusahaan besar,” ujar Safkaur.
Safkaur juga menyoroti proyek pembukaan 2,5 juta hektare hutan baru di Merauke, Papua Selatan, untuk kepentingan PSN. Ia menuding proyek itu hanya menjadi ladang bisnis keluarga oligarki. “Di Merauke ada seratus anak perusahaan beroperasi dan semuanya hanya dimiliki satu keluarga, yaitu keluarga Fangiono. Haji Isam bersama Jonlin Group menguasai pengiriman ribuan alat berat,” katanya.
Menurutnya, sejak Indonesia masuk ke Papua pada 1963 dan eksploitasi dimulai pada 1967, kekayaan alam Papua terus dijarah. “Mereka bilang demi swasembada pangan dan energi, tapi faktanya ini hanya proyek bagi-bagi keuntungan elit korporasi Jakarta,” tegas Safkaur.
Selain menolak proyek eksploitasi sumber daya alam, massa aksi juga mengecam meningkatnya militerisme di Papua. Safkaur menyebut saat ini terdapat lebih dari 65 ribu personel militer di seluruh Tanah Papua. Massa menilai pengerahan aparat keamanan bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk mengamankan investasi dan kepentingan korporasi.
Mereka juga menolak ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, dan berbagai proyek yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat. Hutan Papua yang dikenal sebagai salah satu hutan hujan terbesar di dunia disebut terus dihancurkan atas nama pembangunan nasional.
Setelah berorasi di depan kantor gubernur, massa menyerahkan aspirasi secara resmi kepada perwakilan pemerintah daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemprov Papua Barat Daya terkait tuntutan demonstran. Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa resistensi warga terhadap proyek-proyek strategis nasional di Papua kian menguat.