JAYAPURA — Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menegaskan bahwa nilai keadilan dalam Pancasila harus menjadi dasar setiap kebijakan pembangunan di daerah. Menurutnya, sembilan kabupaten dan kota di Papua memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, terutama mereka yang tinggal di kampung-kampung terisolasi.
"Keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam Pancasila yang harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap kebijakan pembangunan di daerah," kata Fakhiri. Ia mengingatkan bahwa fokus pembangunan yang hanya terpusat di perkotaan akan memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Papua memiliki karakteristik geografis yang luas dan beragam. Kondisi ini, kata Fakhiri, membutuhkan perhatian khusus agar pembangunan bisa menjangkau seluruh sudut daerah. "Seluruh masyarakat harus mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan, pembangunan, dan akses kesejahteraan," ujarnya.
Gubernur mendorong para bupati dan wali kota untuk lebih aktif berkomunikasi dengan warga. Pendekatan musyawarah di tingkat kampung dinilai efektif untuk menyelesaikan persoalan sekaligus mencegah konflik sosial.
"Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi kunci untuk menciptakan rasa keadilan yang nyata di tengah kehidupan sosial," kata Fakhiri. Ia menambahkan bahwa semangat kebersamaan harus terus dijaga agar pembangunan berjalan adil dan dirasakan oleh semua lapisan.
Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fakhiri menilai nilai-nilai Pancasila harus hidup dalam setiap kebijakan, bukan sekadar seremoni tahunan.
"Dengan semangat kebersamaan maka bisa memastikan pembangunan berjalan adil dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Papua," katanya. Ia berharap seluruh kepala daerah menjadikan momen ini sebagai pengingat untuk terus mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Papua.