JAYAPURA — Puluhan aset milik Pemerintah Provinsi Papua yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota kini tengah didata ulang. Kepala Bapenda Papua Subhan mengatakan inventarisasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan status kepemilikan dan administrasi setiap aset jelas sebelum dikelola lebih lanjut.
"Masih banyak aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan, seperti venue olahraga, bangunan milik pemerintah, serta fasilitas lainnya," kata Subhan di Jayapura, Kamis.
Dari hasil identifikasi awal, sejumlah venue olahraga dan bangunan milik pemerintah disebut sebagai aset yang paling potensial untuk segera digarap. Namun, Subhan menekankan bahwa status tanah dan kelengkapan administrasi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aset-aset itu bisa disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
"Banyak aset daerah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Hanya saja status tanah dan administrasi harus diselesaikan terlebih dahulu," ujarnya.
Bapenda Papua tidak hanya mengandalkan pengelolaan mandiri. Pemerintah provinsi membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga. Melalui skema ini, swasta bisa mengelola aset milik pemerintah dengan sistem bagi hasil yang akan diatur dalam perjanjian kerja sama.
"Apalagi kini pusat mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan, termasuk pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif," kata Subhan lagi.
Selain aset fisik, sumber PAD Papua juga berasal dari sektor perikanan, pariwisata, dan penyewaan fasilitas olahraga. Saat ini, terdapat sekitar 26 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua yang mengelola berbagai sumber penerimaan daerah.
Subhan berharap, dengan inventarisasi dan pengelolaan yang lebih tertib, kontribusi aset daerah terhadap PAD bisa meningkat signifikan. "Kami berharap dapat mengoptimalkan aset-aset tersebut," pungkasnya.