JAYAPURA — Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Izharul Haq menyebut realisasi belanja pemerintah pusat di Papua mencapai Rp7,50 triliun pada semester pertama 2026. Angka ini melonjak 56,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Kenaikan tersebut menunjukkan pelaksanaan APBN di Papua terus berjalan positif dengan percepatan penyerapan anggaran pada semester pertama 2026," ujar Izharul di Jayapura, Rabu.
Transfer ke Daerah Tembus Rp17 Triliun
Dari total pagu belanja negara Rp58,99 triliun, alokasi terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp38,23 triliun. Hingga akhir Juni 2026, realisasi TKD telah mencapai Rp17 triliun.
Rincian penyaluran TKD mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) Rp671,15 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp11,36 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp1,66 triliun. DAK Fisik baru terserap Rp27,77 miliar, sementara DAK Nonfisik mencapai Rp1,63 triliun.
Dana Otsus dan Dana Desa Jadi Andalan Daerah
Pemerintah juga telah menyalurkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp2,30 triliun kepada pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua. Selain itu, Dana Desa sebesar Rp997,42 miliar telah dikucurkan ke kampung-kampung.
Izharul menambahkan, pihaknya berharap percepatan realisasi belanja negara dapat menjaga momentum pembangunan dan memperkuat pelayanan publik. "Kami terus berkomitmen mengawal pelaksanaan APBN agar penyerapan anggaran semakin optimal sehingga manfaat belanja negara dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, layanan, dan kesejahteraan di Tanah Papua," ujarnya.
Belanja Pusat: Infrastruktur dan Layanan Dasar
Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp7,50 triliun tersebut digunakan untuk mendanai program-program kementerian dan lembaga yang beroperasi di Papua. Kenaikan signifikan sebesar 56,24 persen dibanding tahun lalu menunjukkan adanya akselerasi proyek strategis nasional di wilayah timur Indonesia.
Dengan pagu total Rp58,99 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp20,76 triliun dan TKD Rp38,23 triliun, pemerintah masih memiliki sisa anggaran yang perlu dikejar penyerapannya hingga akhir tahun. Realisasi semester pertama yang mencapai 41,54 persen dinilai cukup ideal untuk menjaga ritme belanja negara.
