PAPUA — Kenaikan harga Pertamax pada Rabu (10/6) bukan peristiwa yang tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Sejak konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu pasokan energi global, tekanan harga minyak dunia sudah terprediksi akan merambat ke dalam negeri. Banyak negara sudah lebih dulu menyesuaikan harga BBM domestik mereka. Namun, pemerintah Indonesia memilih jalan berbeda: terus memberi sinyal bahwa harga akan tetap terkendali demi menjaga daya beli masyarakat.
"Pernyataan demi pernyataan meluncur, menciptakan kesan bahwa situasi masih aman dan tak perlu ada yang dikhawatirkan," tulis Robby Irfany Maqoma dalam analisisnya. Masalahnya, sinyal positif semu itu justru bertolak belakang dengan kebijakan harga BBM nonsubsidi yang pemerintah buat sendiri. Konflik AS-Iran seharusnya membuat harga Pertamax naik untuk merefleksikan kondisi pasar. Ketika Pertamina mempertahankan harga lebih murah dari harga keekonomian, selisih itu tidak hilang—hanya tertunda.
Kebiasaan pemerintah meredam gejolak dengan sinyal positif bukan tanpa konsekuensi. Anggaran untuk menanggung selisih harga BBM yang tak kunjung naik juga berasal dari uang publik. Saat harga minyak dunia terus meroket tapi harga di pompa tak berubah, duit rakyat terus tersedot. Risikonya, alokasi untuk program lain yang lebih mendesak bisa tertahan atau berkurang.
Studi International Institute for Sustainable Development (IISD) menguraikan bahwa anggapan harga BBM sebagai instrumen perlindungan sosial sering berujung pada kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran. Di Indonesia, subsidi BBM diterapkan langsung ke komoditas, bukan ke orang yang benar-benar membutuhkan. Hal ini memicu pemborosan dan menghambat transisi energi terbarukan yang lebih bersih.
Untuk mencegah gejolak serupa terulang, analisis ini menawarkan dua solusi yang harus dilakukan pemerintah secara simultan: berbicara jujur dan membantu masyarakat menavigasi konsekuensinya. Kejujuran berarti mengakui bahwa harga BBM akan terus berfluktuasi selama Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil. Dinamika geopolitik dan permintaan global adalah variabel yang tak bisa dikendalikan dari Jakarta.
Pengakuan ini merupakan bentuk komunikasi risiko penggunaan energi fosil kepada publik. Informasi yang benar bisa membantu masyarakat menyesuaikan diri, misalnya dengan beralih ke kendaraan umum atau kendaraan listrik. Namun, kejujuran saja tak cukup—harus dibarengi tindakan nyata mengurangi ketergantungan pada BBM fosil yang mahal secara ekonomi dan rapuh secara struktural.
"Setiap kali harga minyak dunia bergolak, Indonesia ikut terguncang. Selama struktur ini tidak berubah, harga BBM akan terus menghantui daya beli masyarakat," tulis Maqoma. Pertamina sendiri mengklaim harga baru Pertamax masih lebih murah dari harga pasar, namun klaim itu tak otomatis meredam kekhawatiran kelas menengah yang selama ini mengandalkan BBM tersebut di tengah tekanan ekonomi yang datang bertubi-tubi.