JAYAPURA — Layanan Cuaca Nasional PNG telah memberikan peringatan dini bahwa negara tersebut berada di persimpangan menuju dampak kekeringan parah tahun ini. Peringatan ini mendorong FSA, organisasi advokasi pertanian utama di PNG yang didirikan pada 1953, untuk bergerak cepat mengimbau para anggotanya melakukan tindakan pencegahan.
El Nino yang sedang berkembang di seluruh Pasifik tropis diperkirakan akan membawa dampak paling parah berupa kekeringan meluas, embun beku parah di dataran tinggi, serta krisis ketahanan pangan dan air. Provinsi-provinsi yang masuk dalam status siaga kekeringan meliputi Central, Gulf, Manus, National Capital District, dan seluruh wilayah Highlands.
“Berikan upaya pada tanaman pangan dan ternak kecil Anda dan pastikan gulma dibersihkan, drainase ditingkatkan, dan kendalikan naungan. Demikian pula, upayakan untuk mengamankan sumur air dan air minum Anda dan jaga agar area tersebut tertutup dan bebas dari polusi,” kata Wilson Thompson dalam pernyataan yang dilansir Jubi dari laman tvwan.com.pg, Rabu (17/6/2026).
PNG memiliki keragaman pertanian yang unik dengan lebih dari 850 bahasa dan ribuan klan. Tanaman komersial utama seperti kopi Arabika dan Robusta yang dibudidayakan di Dataran Tinggi, serta kakao di East New Britain dan Bougainville, menjadi tulang punggung ekonomi. Sementara itu, ubi jalar sebagai makanan pokok di dataran tinggi bersama talas, pisang, dan singkong sangat rentan terhadap kekeringan dan embun beku.
FSA juga menyoroti model pertanian berpindah tradisional masyarakat Melanesia yang menggunakan kebun tanaman pangan campuran dengan siklus rotasi 18 bulan. Sistem ini sangat bergantung pada curah hujan yang stabil, sehingga ancaman El Nino bisa mengganggu siklus produksi pangan jutaan orang.
Thompson menekankan bahwa langkah-langkah sederhana ini adalah untuk keamanan pangan dan pendapatan para petani sendiri. “Ini adalah keamanan pangan dan pendapatan kita sendiri untuk mengambil langkah-langkah sederhana untuk mengurangi dampaknya. Kita harus melakukan bagian kita untuk mengamankan diri kita sendiri, dalam hal keamanan air, pangan, dan pendapatan,” ujarnya.
FSA, yang mewakili kepentingan petani komersial, pemilik perkebunan, dan perusahaan agribisnis pedesaan, terus mendesak peningkatan bantuan pemerintah dan kepemilikan lahan yang aman. Sekitar 97 persen tanah di PNG dimiliki secara adat oleh suku dan klan, menjadikan edukasi pertanian dan dukungan teknis sebagai faktor kunci dalam menghadapi krisis iklim ini.