JAYAPURA — Hamparan hutan sagu yang selama berabad-abad menjadi penyangga kehidupan masyarakat adat Papua kini berada di ambang krisis. Alih fungsi lahan untuk perkebunan dan kepentingan lain, seperti yang terjadi di Merauke, Papua Selatan, terus memangkas luas kawasan sagu yang tersisa.
Guru Besar Antropologi FISIP Uncen, Akhmad Kadir, menegaskan bahwa sagu bukan sekadar sumber karbohidrat. Ia adalah fondasi budaya yang mengikat hubungan antara manusia, alam, dan leluhur.
“Ketika berbicara tentang sagu, maka tidak hanya berbicara Papua Selatan, Papua Barat, atau wilayah administrasi lainnya, sebab sagu adalah identitas orang Papua,” kata Kadir dalam seminar yang digelar di Jayapura.
Menurut Kadir, di balik setiap pohon sagu terdapat sistem pengetahuan tradisional yang kompleks. Masyarakat adat mampu mengenali puluhan jenis sagu, memahami karakteristik tanah, menentukan waktu panen yang tepat, hingga mengolahnya menjadi puluhan produk kebutuhan hidup.
Pengetahuan ini tidak tertulis dalam buku akademik, melainkan hidup dalam praktik sehari-hari dan diwariskan secara turun-temurun. “Ketika hutan sagu hilang, bukan hanya pohonnya yang lenyap, tetapi juga pengetahuan dan nilai budaya yang menyertainya,” ujarnya.
Di sejumlah komunitas, termasuk Suku Marind di Papua Selatan, sagu menjadi elemen wajib dalam ritual adat, mulai dari penyelesaian konflik, penerimaan tamu, pesta adat, hingga prosesi kematian.
Ancaman tidak hanya datang dari alih fungsi lahan. Antropolog Uncen lainnya, Abner Krey, menyoroti perubahan pola konsumsi yang mengkhawatirkan. Generasi muda Papua, kata dia, semakin jauh dari sagu dan beralih ke beras serta makanan instan.
“Penurunan konsumsi sagu di Papua merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan pola makan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan budaya, ekonomi masyarakat adat, dan ketahanan pangan daerah,” tegas Krey.
Jika tren ini terus berlanjut tanpa intervensi serius, Papua berisiko kehilangan salah satu fondasi terpenting kebudayaannya.
Para akademisi mendorong langkah konkret dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Perlindungan kawasan hutan sagu dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali dinilai sebagai langkah pertama yang paling mendesak.
Selain itu, penguatan pendidikan budaya kepada generasi muda dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal masyarakat adat sebagai bagian dari warisan budaya harus menjadi agenda utama. “Menjaga sagu bukan hanya menjaga sumber pangan masyarakat, tetapi juga menjaga ekosistem, hak-hak masyarakat adat, pengetahuan tradisional, serta identitas budaya Papua,” kata Kadir.
Seminar Sagu Papua 2026 yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan bersama Polres Jayapura Kota menjadi salah satu ruang diskusi untuk mendorong sagu kembali ditempatkan sebagai pangan strategis di tengah perubahan sosial yang cepat.