JAYAPURA — Gagasan ekologi integral kembali memperoleh relevansi di tengah derasnya pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Konsep ini menjadi bahan diskusi dalam Kelas Filsafat Mengurai Alam Pikiran Ekologi Integral yang digelar JPIC OFM Indonesia pada 6 Juli 2026 lalu.
Forum yang diikuti ratusan peserta secara virtual itu menghadirkan pastor Aloysius Gonzaga Goa Wonga, OFM sebagai narasumber. Diskusi menegaskan bahwa bumi adalah rumah bersama yang mempersatukan manusia, alam, budaya, dan spiritualitas secara harmoni.
Dalam paparannya, ekologi integral lahir dari kesadaran bahwa kerusakan alam tidak pernah berdiri sendiri. Kerusakan lingkungan selalu berjalan beriringan dengan ketidakadilan sosial. Di Papua, hal ini tampak nyata dari keberadaan 25 PSN yang mencakup proyek infrastruktur, kawasan industri bioetanol tebu dan biodiesel sawit di Merauke, serta perkebunan sawit.
Berbagai proyek tersebut telah membuka ruang ekstraktif yang luas hingga membabat habis lebih dari 20 juta hektare hutan adat Papua, membentang dari Sorong hingga Merauke. Padahal, kawasan tersebut merupakan wilayah adat milik komunal dari tujuh wilayah adat Papua yang telah diwariskan turun-temurun.
Bagi masyarakat adat Papua, relasi antara manusia dan alam tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif ekonomi semata. Tanah adat dimaknai sebagai mama yang melahirkan, memelihara, melindungi, dan menghidupi seluruh ciptaan.
"Ketika hutan hilang, masyarakat kehilangan sumber pangan. Ketika sungai tercemar, kesehatan masyarakat ikut terancam. Ketika tanah adat beralih fungsi tanpa persetujuan masyarakat pemiliknya, bukan hanya ruang hidup yang hilang, tetapi juga identitas budaya, sejarah, dan spiritualitas suatu komunitas," demikian penegasan dalam forum tersebut.
Atas dasar itu, krisis ekologi di Papua bukan semata-mata persoalan kerusakan lingkungan. Lebih dari itu, ini adalah krisis relasi manusia dengan mama yang menjadi sumber kehidupan, identitas, martabat, dan spiritualitas masyarakat adat Papua.
Paradigma pembangunan nasional saat ini dinilai belum memberi tempat bagi kearifan lokal Papua. Keberhasilan pembangunan masih lebih banyak diukur melalui panjang jalan yang dibangun, besarnya investasi yang masuk, atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi.
Padahal, pembangunan yang mengorbankan ekosistem dan masyarakat adat justru berpotensi melahirkan biaya sosial dan ekologis yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dihasilkan. Kondisi pembangunan Papua yang serba eksploitatif, imperialisme, kapitalisme, dan teknokratis—serta dilindungi oleh semakin banyak militer dan kekuatan kekerasan negara—hanya merugikan masa depan bangsa.
Ekologi integral mengingatkan bahwa pembangunan tak boleh memisahkan kepentingan ekonomi dari keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Konsep ini juga mengajarkan bahwa manusia bukan penguasa mutlak atas alam, melainkan bagian dari kesatuan ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya.