PAPUA — CEO IESR Fabby Tumiwa menegaskan situasi ini membuktikan penilaian ketahanan energi Indonesia masih berada di atas kertas. Belum diikuti kemampuan membangun cadangan energi, memperkuat manajemen logistik, dan menjalankan strategi krisis sebagaimana diamanatkan Undang-undang Energi.
"Presiden harus mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kementerian dan lembaga yang bertugas mengamankan pasokan energi nasional serta protokol krisis energi kita," ujar Fabby dalam pernyataan resmi IESR.
Siapa yang Paling Terdampak Kelangkaan BBM
IESR menyampaikan keprihatinan kepada warga di sejumlah daerah yang mengalami kelangkaan energi. Antrean BBM berjam-jam, kesulitan memperoleh elpiji 3 kg, dan gangguan pasokan listrik bergilir terjadi di banyak titik.
Kelompok yang paling terpukul adalah pekerja harian, pengemudi angkutan dan ojek, nelayan, petani, pelaku usaha mikro, serta rumah tangga yang bergantung pada energi untuk mencari nafkah. Antrean panjang dan gangguan pasokan meningkatkan biaya transportasi dan distribusi pangan, mengganggu layanan publik, dan menekan daya beli masyarakat.
Respons Darurat yang Sudah Berjalan
IESR mengapresiasi respons pemerintah daerah, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, dan Pertamina yang menambah armada mobil tangki, mengaktifkan nozzle, memperpanjang jam layanan, serta membuka jalur pasok alternatif.
Normalisasi distribusi di Jember setelah pengerahan 15 mobil tangki dari Surabaya menunjukkan tindakan cepat dan terkoordinasi dapat memulihkan akses. Upaya serupa perlu diperkuat di Sulawesi Selatan dan wilayah Kalimantan yang masih menghadapi tekanan pasokan BBM secara akut. Namun, respons darurat tidak boleh menggantikan pembenahan sistemik.
Mengapa Stok Nasional Aman Tidak Menjamin BBM Tersedia
IESR menilai pernyataan bahwa stok BBM nasional aman tidak cukup untuk menjawab krisis. BBM baru dapat disebut tersedia jika sampai ke SPBU dalam jumlah memadai dan pada waktu masyarakat membutuhkannya.
Krisis ini tidak berdiri sendiri. Gangguan pasokan listrik di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali pada Mei–Juli, disusul kelangkaan BBM di berbagai daerah, menunjukkan persoalan yang lebih mendasar dalam perencanaan cadangan, distribusi, dan manajemen krisis energi nasional.
BPH Migas dan Pertamina perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana pemerintah mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM subsidi setelah penyesuaian harga Pertamax. Kementerian ESDM juga perlu memastikan koordinasi kebijakan, pengawasan kuota, dan komunikasi publik berjalan konsisten.
Subsidi Tidak Tepat Sasaran dan Disparitas Harga
Salah satu akar persoalan menurut IESR adalah subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dan tidak adaptif terhadap perubahan harga serta pola konsumsi. Kenaikan harga Pertamax pada Juni menjadi sekitar Rp16.250 per liter, sementara Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter, memperlebar disparitas harga.
Kondisi ini mendorong sebagian konsumen BBM nonsubsidi berpindah ke BBM subsidi, sementara kuota wilayah relatif kaku. Data BPH Migas menunjukkan konsumsi harian Pertalite pada Agustus mencapai 84.368 kiloliter, sekitar 11,3% di atas tingkat sebelum kenaikan harga Pertamax. Penyaluran solar juga meningkat 15,1% menjadi 58.271 kiloliter per hari.
Lonjakan permintaan tersebut, ditambah keterbatasan armada dan penyimpanan, gangguan jalur distribusi, serta kapasitas SPBU, mengubah tekanan konsumsi menjadi antrean dan kelangkaan. Penyalahgunaan BBM subsidi memperburuk kondisi, tetapi bukan satu-satunya penyebab.
Empat Langkah Darurat yang Dituntut IESR
IESR mendesak pemerintah memulihkan pasokan di seluruh wilayah terdampak dalam tujuh hingga sepuluh hari ke depan melalui empat langkah utama:
- Menambahkan volume sementara di wilayah yang terverifikasi kekurangan dan melakukan redistribusi antar-terminal setiap hari.
- Melindungi kebutuhan BBM untuk layanan publik kritis dan kelompok masyarakat rentan, dengan menyediakan antrean atau waktu layanan khusus bagi angkutan umum, ambulans, logistik pangan, nelayan, petani, dan layanan publik lainnya.
- Membangun kepercayaan publik melalui komunikasi terbuka mengenai jadwal pasokan, volume, dan lokasi SPBU yang mendapat prioritas.
- Menyiapkan protokol krisis energi yang jelas dan terukur, termasuk kewenangan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM dapat menyampaikan keluhan melalui kanal resmi BPH Migas dan Pertamina. Waspadai penawaran BBM dari pihak tidak resmi yang menjanjikan pasokan di luar antrean — penyaluran BBM subsidi hanya dilakukan melalui SPBU resmi yang ditunjuk.
/data/photo/2026/05/15/6a06d97e8c25c.png)
