JAYAPURA — Kepala Kanwil DJP Papua, Sekti Widihartanto, menyatakan pihaknya masih memiliki ruang untuk mengejar target penerimaan PBB di sisa tahun ini. Sebab, sebagian besar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baru diterbitkan pada April hingga Mei, dengan jatuh tempo pembayaran hingga Oktober sampai akhir tahun.
Meski penerimaan PBB masih rendah, Sekti mencatat kinerja penerimaan pajak secara keseluruhan di Papua menunjukkan tren positif. Hingga semester I-2026, total penerimaan pajak telah mencapai Rp685,6 miliar atau 39,54 persen dari target.
Angka itu tumbuh 22,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. "Memang capaian tersebut masih relatif rendah, karena sebagian besar SPPT PBB baru diterbitkan pada April hingga Mei dan proses pembayaran oleh wajib pajak baru akan berlangsung pada bulan-bulan berikutnya," ujar Sekti di Jayapura, Kamis.
Sekti menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh beberapa faktor. Pertama, meningkatnya kepatuhan wajib pajak melalui implementasi sistem Coretax yang memperkuat pemanfaatan data perpajakan.
Kedua, perubahan mekanisme administrasi pembayaran oleh bendahara pemerintah. Ketiga, meningkatnya realisasi belanja pemerintah yang mulai bergulir pada triwulan II-2026.
"Selain itu, jenis penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan PPh Final juga mencatatkan pertumbuhan positif," tambahnya.
Dari sisi sektoral, penerimaan pajak di Papua masih didominasi sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sektor ini berkontribusi hampir 48 persen terhadap total penerimaan.
Sektor perdagangan besar dan eceran juga terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pengangkutan dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi.
"Itu mencerminkan mulai bergerak aktivitas ekonomi riil di Papua," kata Sekti.
Namun, pemulihan ekonomi belum merata di semua sektor. Sekti mencatat beberapa sektor masih mengalami kontraksi, antara lain aktivitas keuangan dan asuransi, industri pengolahan, serta konstruksi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan di sektor riil, sektor-sektor penunjang lainnya masih perlu didorong agar pemulihan ekonomi di Papua berjalan lebih seimbang.