JAYAPURA — Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq, mengungkapkan pemulihan ekonomi di Tanah Papua tercermin dari beberapa indikator utama. Pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah mulai menunjukkan angka positif, sementara inflasi berhasil ditekan di bawah 3 persen di Provinsi Papua dan Papua Selatan.
“Secara umum, indikator ekonomi regional menunjukkan arah yang positif meskipun tantangan di beberapa wilayah masih perlu mendapat perhatian,” kata Izharul di Jayapura, pekan lalu.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Papua Selatan mencatatkan angka 3,93 persen secara tahunan (year on year). Sementara Papua Tengah berhasil memangkas kontraksi ekonomi dari minus 35,59 persen menjadi minus 8,38 persen. Perbaikan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah tersebut mulai bergerak meski belum sepenuhnya pulih.
Stabilitas harga di sebagian besar wilayah Papua terkendali. Inflasi di Provinsi Papua turun menjadi 2,79 persen dari sebelumnya 3,38 persen. Papua Selatan juga melandai ke angka 2,17 persen dari 3,34 persen. Namun, Papua Pegunungan masih menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi, yakni 4,84 persen.
Izharul menjelaskan bahwa tingginya inflasi di Papua Pegunungan dipengaruhi oleh biaya distribusi barang yang mahal. Wilayah ini sangat bergantung pada transportasi udara, yang terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan di hampir seluruh provinsi di Tanah Papua. Pengecualian terjadi di Papua Tengah yang justru mencatat kenaikan angka kemiskinan.
Di sisi lain, ketimpangan pendapatan terus membaik. Papua Pegunungan mencatat rasio gini sebesar 0,347, lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di angka 0,363. Angka ini menunjukkan distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin merata.
Sektor pertanian menjadi salah satu penopang ekonomi. Nilai Tukar Petani (NTP) Papua mencapai 100,89, berada di atas angka 100 yang mencerminkan daya beli dan tingkat kesejahteraan petani relatif baik. Namun, Papua Pegunungan masih menghadapi tantangan karena NTP-nya berada di bawah 100. Artinya, pendapatan petani di sana belum sepenuhnya mampu menutupi biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga.
Untuk mempercepat pemulihan, Izharul menekankan pentingnya peran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. “Belanja pemerintah diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih kuat dan merata,” ujarnya.