Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga, Papua Pegunungan, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kekeringan untuk merespons kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Pembentukan satgas ini diputuskan pada Selasa (25/8) sebagai langkah strategis memastikan penanganan dampak berjalan terpadu dan cepat. Bupati Nduga Yoas Beon menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bergerak sesuai tugas masing-masing dalam memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.
JAYAPURA — Bupati Nduga Yoas Beon memastikan Satgas Penanggulangan Bencana Kekeringan yang baru dibentuk akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari OPD, aparat keamanan, hingga pihak terkait. Fokus utama satgas adalah menjamin kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau yang berkepanjangan.
"Kejadian kekeringan ini membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah dan unsur terkait harus bergerak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing," kata Yoas dalam keterangan yang diterima di Jayapura, Rabu.
Pembentukan satgas tidak hanya sekadar respons administratif. Dalam rapat koordinasi yang digelar, Pemkab Nduga memetakan setidaknya lima sektor prioritas yang menjadi perhatian utama dalam penanganan dampak kekeringan. Kelima aspek itu adalah ketahanan pangan, distribusi logistik, kesehatan masyarakat, transportasi, serta ketersediaan kebutuhan pokok.
Langkah ini diambil karena dampak kekeringan di wilayah pegunungan tengah Papua kerap kali memutus akses distribusi pangan dan layanan kesehatan. Kondisi geografis yang sulit membuat koordinasi antarwilayah menjadi kunci agar bantuan tidak terlambat tiba.
Selain membentuk satgas, Bupati Yoas Beon juga meminta jajarannya menyiapkan payung hukum berupa Surat Keputusan (SK) Bupati. SK tersebut akan menetapkan status resmi atas kejadian musibah kekeringan berkepanjangan di Kabupaten Nduga. Penetapan status ini penting untuk memudahkan mobilisasi anggaran dan sumber daya dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Bupati juga menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mulai bergerak mengantisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok. "Saya juga minta TPID mulai mengantisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok guna memastikan distribusi pangan dan barang kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan selama kondisi kekeringan," tegasnya.
Yoas menekankan bahwa seluruh jajaran OPD dan unsur terkait tidak boleh bekerja setengah-setengah. Instruksinya jelas: jalankan tugas secara maksimal dan utamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
"Saya minta semua bekerja sama agar masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan dasar, pangan, layanan kesehatan, dan dukungan logistik selama kekeringan berlangsung," ujar Bupati Yoas Beon menambahkan.
Kekeringan berkepanjangan di Nduga menjadi perhatian serius karena wilayah ini merupakan salah satu daerah tertinggal di Papua Pegunungan dengan akses transportasi yang terbatas. Ketergantungan warga pada hasil kebun dan pasokan dari luar membuat mereka sangat rentan saat musim kemarau melanda.
Dengan adanya satgas dan SK bupati, diharapkan respons pemerintah daerah terhadap bencana ini bisa lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga warga tidak sampai kekurangan pangan dan layanan kesehatan esensial.