Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait meminta Palang Merah Indonesia (PMI) setempat meningkatkan kesiapan menghadapi situasi kedaruratan, termasuk bencana alam dan konflik sosial di wilayah tersebut. Permintaan ini disampaikan saat pembukaan Workshop Kemanusiaan di Jayapura, Rabu, yang menekankan pentingnya pelayanan kemanusiaan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
JAYAPURA — Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua diminta memperkuat kapasitas personel dan relawannya dalam menghadapi berbagai potensi kedaruratan. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait menegaskan bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam memastikan pelayanan kemanusiaan berjalan optimal di tengah tantangan geografis dan sosial yang kompleks.
"Papua memiliki tantangan geografis, sosial, dan kondisi kedaruratan yang membutuhkan kesiapan seluruh unsur," kata Christian Sohilait di Jayapura, Rabu.
Pemerintah Provinsi Papua menilai kemampuan evakuasi dan pertolongan pertama saja tidak cukup. Pengurus, staf, dan relawan PMI juga dituntut memahami prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebagai panduan bertindak di lapangan.
Christian menambahkan, seluruh materi yang diberikan dalam workshop bermuara pada satu tujuan utama. Pelayanan kemanusiaan harus diberikan secara aman, efektif, terkoordinasi, dan berpihak kepada masyarakat yang terdampak.
Workshop Kemanusiaan yang digelar di Jayapura ini membekali peserta dengan sejumlah materi teknis. Beberapa di antaranya adalah Safer Access Framework, manajemen posko, rantai komando, asesmen kebutuhan, hingga logistik dan komunikasi.
Para peserta juga mendapatkan materi pelaporan, simulasi taktis, serta penyusunan rencana kerja tindak lanjut. "Sehingga kami berharap hasil workshop tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi dapat diwujudkan menjadi kapasitas nyata di lapangan," ujarnya.
Pemprov Papua menginginkan adanya pembagian peran yang jelas di internal PMI pasca-pelatihan ini. Kesiapan relawan dan penguatan koordinasi antar komponen menjadi prioritas agar respons terhadap bencana tidak tumpang tindih.
Penyusunan rencana kontingensi dan operasi tanggap darurat juga menjadi target yang harus segera direalisasikan. Hal ini dinilai krusial mengingat Papua memiliki risiko bencana alam yang tinggi serta potensi konflik sosial yang membutuhkan penanganan cepat.
Christian Sohilait menekankan bahwa penanganan situasi kedaruratan tidak bisa dilakukan sendiri oleh PMI. Dibutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, TNI dan Polri, dunia usaha, akademisi, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
"Kami mengajak seluruh peserta mengikuti workshop dengan sungguh-sungguh, berbagi pengalaman, membangun komunikasi, serta menjadikan pengetahuan yang diperoleh sebagai bekal untuk memberikan pertolongan dan menyelamatkan sesama," kata Christian Sohilait.
Melalui penguatan kapasitas ini, diharapkan PMI Papua mampu bergerak lebih sigap dan profesional saat kedaruratan terjadi. Pelayanan yang cepat dan aman bagi masyarakat terdampak menjadi prioritas utama yang terus didorong oleh pemerintah daerah.