MERAUKE — Tim Ekspedisi Patriot 2026 Universitas Gadjah Mada menggandeng Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, menggelar Focus Group Discussion dan Sosialisasi Program Perempuan Berdaya. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Dekanat Universitas Musamus, Merauke, Papua Selatan, Kamis, 10 September 2026.
Forum tersebut merupakan bagian dari Pemetaan Potensi dan Permasalahan Kawasan Transmigrasi Tahun 2026. FGD secara khusus membahas hasil riset dan temuan lapangan terkait isu Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).
Selain memetakan peluang kolaborasi lintas sektor, forum menggali langsung aspirasi perempuan asli Papua di Kawasan Transmigrasi Muting. Sejumlah pemangku kepentingan hadir, antara lain Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua Selatan, Kepala Bidang pada DP3A Provinsi Papua Selatan, Kepala DP3A Kabupaten Merauke, serta aktivis perempuan asli Papua Selatan.
Diskusi mengungkap perempuan di kawasan transmigrasi menyimpan potensi ekonomi yang cukup besar. Potensi itu terlihat dari kemampuan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, pengembangan kerajinan noken, hingga aktivitas ekonomi berbasis keterampilan lokal.
Namun potensi tersebut belum sepenuhnya berkembang. Akses pendampingan, modal usaha, dan sejumlah persoalan struktural lain masih menjadi penghambat utama.
Kondisi itu menunjukkan pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya lewat pelatihan. Tanpa akses terhadap modal, pendampingan berkelanjutan, pasar, dan dukungan kebijakan, keterampilan yang dimiliki perempuan berpotensi berhenti sebagai aktivitas produktif berskala kecil tanpa peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
Peneliti Gender dan Perempuan Papua Selatan, Godefridus, menegaskan agenda pemberdayaan perempuan juga harus melibatkan laki-laki. Menurut dia, edukasi terhadap laki-laki sama pentingnya dalam konteks pemberdayaan perempuan.
"Ketika berbicara perempuan, kita juga harus memperhatikan laki-laki juga. Edukasi terhadap laki-laki juga penting dalam konteks pemberdayaan perempuan," tegasnya.
Godefridus menyebut isu kesetaraan gender bukan semata-mata agenda perempuan. Persoalan itu merupakan persoalan sosial yang menuntut perubahan cara pandang seluruh elemen masyarakat.
Hasil FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi program dan kebijakan. Rekomendasi itu diharapkan menjadi dasar bagi Tim GEDSI bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat pemberdayaan perempuan asli Papua.
Program Perempuan Berdaya yang dibawa Tim Pengabdian UGM di Kawasan Transmigrasi Muting berlangsung selama Agustus hingga November 2026. Kegiatan itu diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi dan diskusi, tetapi berlanjut ke pendampingan nyata di lapangan.