SORONG — Perempuan adat Papua tidak hanya menjadi penjaga tradisi, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan di komunitas. Pengalaman Yustina Ogoney yang dipercaya memimpin sebuah marga menjadi contoh nyata bahwa kepemimpinan di wilayah adat tidak lagi eksklusif milik laki-laki.
“Menjadi perempuan adat Papua itu berat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa membangun komunitas dan daerah,” ujarnya di hadapan peserta PAPEDA Summit 2026.
Perempuan Adat dan Kedaulatan Wilayah, Dari Hutan Hingga Ekonomi Keluarga
Yustina menjelaskan bahwa kedekatan perempuan adat dengan hutan, tanah ulayat, hingga kehidupan ekonomi keluarga menjadikan mereka aktor kunci dalam pembangunan. Ia memberi contoh konkret melalui pembangunan pondok-pondok pinang yang dirancang untuk menjaga perputaran uang tetap berada dalam komunitas.
Menurutnya, seluruh peran yang diemban perempuan adat bermuara pada satu tujuan: membangun komunitas dan memastikan masyarakat menikmati manfaat pembangunan di wilayahnya.
Perda Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2026 Jadi Payung Hukum Perempuan dan Anak
Di ranah kebijakan, Anggota DPR Papua Tengah Stella T.U. Misiro mendorong keterlibatan perempuan adat dan generasi muda dalam proses legislasi.
“Ketika kami diberikan kepercayaan untuk duduk di ruang legislasi, maka kami harus memberikan sesuatu bagi masyarakat, termasuk memastikan suara perempuan adat dan generasi muda hadir dalam kebijakan,” kata Stella.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Papua Tengah. Stella menambahkan, dampak konflik yang banyak dirasakan perempuan dan anak menjadi latar belakang lahirnya regulasi ini.
Ia juga mendorong penguatan program gizi, pangan lokal, hingga pengawasan sosial agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu aksi konkret yang disebutkannya adalah produksi pembalut ramah lingkungan yang akan didistribusikan ke wilayah terdampak konflik.
Pemprov Papua Pegunungan Siapkan Strategi Hadapi Kebakaran Hutan Akibat El Nino
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban memaparkan tantangan pembangunan di wilayahnya, khususnya terkait perlindungan hutan dan ketahanan pangan. Dampak fenomena El Nino yang memicu kebakaran hutan di sejumlah titik menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
Penguatan fungsi perlindungan kawasan serta optimalisasi peran polisi hutan disebut menjadi prioritas untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Di sektor ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan komoditas lokal seperti kopi, hortikultura, dan buah-buahan.
“Kerja sama antardaerah harus dilakukan untuk memperkuat konektivitas pangan antarprovinsi di Tanah Papua, sehingga hasil produksi dari satu wilayah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi lokal,” jelas Elai.
Pembangunan Papua Tak Bisa Seragam, Perlu Pendekatan Berbasis Struktur Adat
Dari perspektif akademik, Wakil Rektor IV Universitas Papua (UNIPA) Yusuf Sawaki mengingatkan bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak bisa diseragamkan. Keragaman bahasa, struktur sosial, hingga sistem kepemimpinan adat menuntut pendekatan yang berbeda-beda di setiap wilayah.
Ia menjelaskan, dalam banyak komunitas Papua, hak pengelolaan tanah, sungai, hutan, dan sumber daya alam berada pada struktur paling dasar seperti marga, yang kemudian terhubung ke sub-suku hingga suku. Karena itu, kata dia, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak cukup lewat pendekatan administratif.
“Pemerintah, sektor swasta, maupun berbagai pihak yang masuk ke wilayah adat harus memahami siapa pemegang hak, bagaimana struktur pengambilan keputusan bekerja, dan bagaimana hak tersebut disalurkan,” tegas Yusuf.
Plenary session bertajuk Kepemimpinan Masyarakat Adat ini merupakan rangkaian hari kedua PAPEDA Summit 2026 yang membahas isu-isu strategis pembangunan Tanah Papua, termasuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
