JAYAPURA — Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Papua menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di enam provinsi serta 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua untuk menyamakan pandangan soal potensi, tantangan, dan arah kebijakan pembangunan. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyebut forum itu sebagai kesempatan strategis menyelaraskan langkah antara pusat dan daerah.
"Kehadiran Bapak Menko dan rombongan adalah kehormatan besar, sekaligus bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Tanah Papua," ujar Fakhiri.
Fakhiri membeberkan tujuh persoalan yang dinilai paling mendesak dalam pembangunan Papua. Isu-isu itu menjadi dasar bagi kebijakan yang didorong pemerintah provinsi dalam forum tersebut.
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua menghadapi tantangan yang kompleks setelah pembentukan sejumlah Daerah Otonomi Baru. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah dibutuhkan agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan konektivitas dan pengurangan ketimpangan antarwilayah sebagai prioritas utama. Fakhiri menyebut jalur transportasi darat yang tembus akan berdampak langsung bagi warga di wilayah pedalaman.
"Jika Papua bisa segera dibangun, jalur transportasi darat bisa segera tembus, ini akan membantu seluruh saudara-saudara kita yang ada di daerah pedalaman," katanya.
Selain infrastruktur konektivitas, ia menekankan pentingnya pemerataan layanan dasar melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Pemerintah daerah juga akan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui keterkaitan ekonomi hulu dengan hilirisasi industri.
Sektor yang disasar meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan pengembangan pasar masyarakat.
Fakhiri menilai kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua penting untuk memperkuat kemampuan masyarakat. Pemerintah provinsi mendorong peningkatan kapasitas warga dalam menghasilkan komoditas unggulan lokal sekaligus memperkuat kelembagaan masyarakat.
"Yang tidak kalah penting adalah penguatan tata kelola dan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Tanah Papua," jelasnya.
Fakhiri menyoroti posisi Provinsi Papua sebagai salah satu pusat aktivitas pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat dari lima provinsi lainnya. Banyak generasi muda dari berbagai wilayah Papua datang ke Jayapura untuk mengakses pendidikan.
Karena itu, ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja bagi generasi muda Papua.
Sebagai provinsi induk, Papua memiliki keinginan membantu lima provinsi lainnya, namun juga menghadapi keterbatasan kemampuan. Kehadiran pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah.
Fakhiri berharap koordinasi dalam rakor tidak berhenti pada pembahasan. Ia menuntut langkah implementatif dan program konkret yang bisa dirasakan masyarakat.
"Kami sangat berharap forum ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi implementasi setelah rapat koordinasi inilah yang sangat kami harapkan," tegasnya.
Setiap daerah di Tanah Papua memiliki tantangan masing-masing. Fakhiri menutup dengan harapan bahwa pemenuhan infrastruktur dan pengembangan wilayah menjadi faktor utama percepatan pembangunan di Tanah Papua.
"Kami berharap pemenuhan infrastruktur dan pengembangan wilayah akan menjadi faktor utama percepatan pembangunan di Tanah Papua," pungkasnya.